Koalisi Kawal Pekureua melalui Penasehat Hukum Christian Toibo yaitu Sandy Prasetya Makal, S.H., Moh. Toufik, S.H., Parawangsah, S.H., Hilman Solika, S.H., dan Moh. Taufik D.
Poso, Senin 5 Januari 2025 Koalisi Kawal Pekurehua bersama masyarakat yang tergabung dalam Pogulua To Pekurehua kembali menunjukkan solidaritasnya dengan menghadiri sidang ketiga kasus yang
Senin, 22 Desember 2025, Kondisi masyarakat ditapak pasca kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah di lembah Pekurehua bukannya mendingin, melainkan kian memanas. Hanya berselang sehari setelah kunjungan
Palu, November 2025, AP2SI Sulawesi Tengah bersama WALHI Sulawesi Tengah, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Tengah dan BRWA Sulawesi Tengah mengadakan Lokakarya bersama Masyarakat
28-04 September 2025, Koalisi Kawal Pekurehua yang tergabung dalam advokasi Badan Bank Tanah (BBT) terdiri dari WALHI Sulteng, Solidaritas Perempuan, SLPP, WALHI Nasional, KPA Nasional,
Penulis : “StV” Staf Yayasan Panorama Alam Lestari Beta Laweangi (62 duduk di deretan kursi paling depan saat sosialisasi Perhutanan Sosial digelar (16/12/2024). Wajahnya menunjukkan
Donggala, Rabu, 18 Juni 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Pelatihan Penguatan Produk Komunitas di Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava,
Palu, Sulawesi Tengah. Pada akhir bulan mei 2025, WALHI Sulawesi Tengah bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Merah Putih dan Relawan Masyarakat
Paska diterbitkannya izin Perhutanan Sosial (PS), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan nomor : SK.5874/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 dengan nama Kelompok Himokami seluas 220 Ha diatas Kawasan
Tanah adalah basis produksi utama petani. Tanpa tanah, maka petani akan berada dalam jurang kemiskinan berkepanjangan. [2]Berdasarkan data BPS tahun 2023 Jumlah petani di Sulawesi