Proyeksi Penanganan Ancaman Krisis Multidimensi Di Sulawesi Tengah

Merespon situasi ancaman krisis global sebagai implikasi dari pandemi global Covid-19 yang juga diperkirakan akan melanda Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, maka WALHI Sulawesi Tengah menggelar sebuah diskusi berbasis aplikasi online (aplikasi zoom). Diskusi bertajuk “Proyeksi Penanganan Ancaman Krisis Multidimensi di Sulawesi Tengah” tersebut digelar pada Kamis malam 16 April 2020 dan dipandu oleh Direktur Eksekutif WALHI Sulteng Abdul Haris dengan menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Hasanudin Atjo, Pakar Ekonomi Politik Arianto Sangadji dan ekonom Universitas Tadulako Dr. Moh. Ahlis Djirimu, Phd.

Sebelumnya beberapa hari sebelum kegiatan ini dimulai WALHI Sulteng mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan ini melalui undangan di berbagai platform media sosial, sehingga kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 140 orang peserta dari latar belakang yang beragam. Dan pada saat kegiatan ini berlangsung WALHI Sulteng juga menyiarkan langsung secara live streaming pada platform media sosial facebook sehingga publik dapat menyaksikan secara langsung dan juga menonton rekamannya pasca kegiatan tersebut.

Diskusi ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini dimaksudkan dengan tujuan; Pertama, menyatukan pandangan para pihak terhadap ancaman krisis multidimensi sebagai dampak pandemi Covid-19 di Sulawesi tengah. Kedua, menggali gagasan dan strategi bersama penanganan krisis multidimensi sebagai dampak pandemi Covid-19 di Sulawesi tengah. Ketiga, mendorong kolaborasi para pihak dalam penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah.

Tulisan ini merupakan resume atau rangkuman dari intisari dan pokok-pokok pikiran dari para nara sumber dan partisipan diskusi.

Sektor Pangan Menjadi Fokus Arah Kebijakan Daerah

Mengawali pemaparannya Hasanudin Atjo mengakui bahwa pemerintah memang gagap dalam menghadapi bencana non alam pandemi Covid-19. Kegagapan tersebut lebih disebabkan karena bencana semacam ini belum pernah dialami sebelumnya. Dalam pemaparannya Dr. Hasanudin Atjo menjelaskan bahwa krisis ekonomi sebagai dampak dari Covid-19 akan menyasar 4 sektor utama di Sulawesi Tengah. Keempat sektor yang dimaksud adalah; Pertama, sektor rumah tangga, dimana akan berimplikasi pada menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat. Kedua, sektor UMKM yang didominasi sektor pertanian, dimana 40 persen dari angkatan kerja di Sulawesi Tengah bersandar pada sektor pertanian. Ketiga sektor korporasi dalam hal ini manufaktur, perdagangan, transportasi, restoran, dan perhotelan yang mengalami tekanan. Keempat, sektor keuangan seperti bank dan perusahaan pebiayaan yang juga terdampak karena nasabah yang kesulitan untuk membayar kreditnya dan juga insolvensi karena jumlah hutang melebihi aset para kreditur.

Selain itu pemerintah daerah juga memprediksi akan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dimasa darurat kesehatan masyarakat ini. Faktanya hingga 15 April 2020 telah terjadi kurang lebih 10 ribu orang pekerja telah di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Jika pandemi Covid ini akan terus mewabah dan meluas tentunya akan berdampak lebih besar bagi para pekerja. Karena itu menurut Hasanuddin Atjo menjadi penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor non korporasi, meningkatkan gizi dan sanitasi serta penguasaan teknologi termasuk teknologi digital.

Hasanudin Atjo mengungkapkan bahwa merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah saat ini mencapai 7,5 persen yang diperkirakan akan menurun dimasa pandemi ini dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,18 persen serta tingkat pengangguran mencapai 3,15 persen. Sementara itu stabilitas harga berkisar 2,30 persen dan tingkat gab nilai tukar petani (NTP) berkisar 97 persen. Menurut Hasanudin Atco dalam menangani dampak ekonomi pandemi Covid-19 diperlukan kebijakan dan intervensi relokasi anggaran APBN oleh pemerintah pusat dan refocusing anggaran APBD. Disamping itu perlu untuk memanfaatkan dana desa serta menginisiasi sumbangan sektor swasta dan perorangan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di Sulawesi Tengah hanya terdapat 1 (0,05%) desa mandiri, 53 (2,88%) desa maju, 696 (37,79%) desa berkembang, 952 (51,68%) desa tertinggal dan 140 (7,60%) desa sangat tertinggal. Sehingga dari sisi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatannya, indeks ketahanan pangan Sulawesi Tengah berada pada peringkat 20 dari 34 provinsi dengan nilai indeks ketahan pangan 68,7 (status sedang).

Dalam rangka merespon situasi krisis pandemi ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun skenario dengan pemanfaatan dana stimulan pemerintah pusat melalui refocusing APBN dan mendorong pemanfaatan dana desa untuk peningkatan luas tanam dan luas panen. Dengan peningkatan hasil panen sebagai cadangan pangan terutama yang belum ditangani oleh Bulog seperti hasil perikanan dan peternakan. Selain itu pemerintah daerah juga akan mendorong lahirnya distributor pangan di setiap desa atau kecamatan sebagai penyalur bantuan sosial dan penyedia pangan. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah daerah juga akan mendorong pemafaatan pekarangan untuk produksi pangan serta mensubsidi transportasi penyaluran bantuan sosial melalui kerjasama dengan layanan digital seperti jasa transportasi berbasis aplikasi online.

Disamping itu pemerintah daerah telah menyusun skenario pembangunan pasca pandemi Covid-19. Dimana Pemerintah Provinsi akan melakukan re-desain program pembangunan sektor pangan dengan konsep pembangunan pangan berbasis desa dan berorientasi industrialisasi dan nilai tambah produk pertanian agar bergerak ke arah desa maju dan mandiri. Implementasi kebijakan nasional pemberian insentif bagi investasi di sektor pertanian untuk menekan ketimpangan antar wilayah. Di sektor pangan juga akan dilakukan pengembangan teknologi produksi, prosesing dan logistik berbasis digitalisasi serta pengembangan kemandirian pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan rumah sampai atap rumah.

Ancaman Krisis Ekonomi di Sulawesi Tengah

Sementara itu ekonom Universitas Tadulako Dr. Moh. Ahlis Djirimu, Phd dalam pemaparanya memulai dengan pertanyaan “apakah resesi ekonomi global dimasa pandemi ini akan melanda Indonesia dan bagaimana dampak dan implikasinya terhadap Sulawesi Tengah?”

Menurut Ahlis Djirimu sebelum masa pandemi melanda Indonesia di tahun 2020 ini, sesungguhnya telah terjadi masalah utama yang berimplikasi dengan terjadinya ketidakpastian perekonomian negara-negara di berbagai belahan dunia. Belum tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Republik Rakyat China (RRC) dan ancaman impeachment terhadap presiden Donald Trump.

Di benua Eropa terjadi deadlock negosiasi permasalah brexit antara United Kingdom (UK) dengan Uni Eropa yang menyebabkan UK keluar dari Uni Eropa dan berpotensi menimbulkan resesi eurozone. Di sisi lain juga terjadi kebangkitan populisme politik kanan (politic right wing) di Eropa. Sementara itu di RRC terjadi New Normal pertumbuhan ekonomi RRC, reformasi struktural perekonomian RRC, krisis politik di Hongkong dan perang dagang antara RRC dan AS.

Demikian pula pada belahan dunia yang lain di Timur Tengah. Perang sipil di Suriah dan Yaman, konflik regional antara Arab Saudi, Iran dan Israel. Krisis politik di Iraq serta konflik antara Israel dan Palestina yang tak kunjung menemukan jalan damai. Sementara itu juga terjadi perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan. Semua peristiwa tersebut di atas berkelit kelindan menjadi pemicu terjadinya resesi ekonomi global dan pelemahan ekonomi dunia.

Pelemahan ekonomi dunia ini kemudian bertransmisi dan berdampak terhadap perekonomian nasional karena aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju. Menurut Ahlis Djirimu penanaman modal asing dipengaruhi oleh sentimen negatif global yang berimplikasi terhadap investor confidence. Pada neraca perdagangan terjadi tekanan neraca non migas dan tingginya defisit neraca migas. Namun di tengah berbagai masalah ekonomi global situasi perekonomian nasional masih mampu tumbuh 5,02 persen pada quartal ketiga 2019 dengan didukung oleh indikator makro ekonomi yang masih cukup baik.

Bahkan dari tahun 2015 sampai quartal ketiga 2019 rata-rata konsumsi rumah tangga mencapai 5,1 persen, konsumsi pemerintah 6,0 persen, impor 4,7 persen, investasi 6,8 persen dan ekspor mencapai 5,2 persen. Sehingga konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai mesin pertumbuhan sangat signifikan. Disamping itu arah kebijakan pemerintah memang menekankan pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli serta mempertahankan suplai dan stabilitas harga sekaligus mempromosikan investasi dengan insentif fiskal dan partisipasi sektor swasta. Langkah strategis pemerintah yang lainnya adalah mempromosikan eksport terutama produk manufaktur dan peningkatan kinerja sektor pariwisata.

Dari sisi indikator kesejahteraan ekonomi sembilan tahun terakhir dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dengan mengoptimalkan program bantuan sosial. Walhasil dalam sembilan tahun tingkat kemiskinan menurun dari 13,33 persen di tahun 2010 menurun hingga 9,41 persen pada tahun 2019. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun dengan meningkatnya kesempatan kerja. Upaya lain dari pemerintah untuk menurunkan kesenjangan untuk mencapai pemerataan dan keadilan ekonomi

Akan tetapi menurut Ahlis Djirimu pada situasi pandemi global ini pertanyaan penting yang harus dijawab “apakah Indonesia berada di ambang resesi dan/atau krisis?”. Faktanya pasca pandemi global Covid-19 masuk di Indonesia terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Dimana produksi primer bertumbuh 2,67 persen, sementara konsumsi rumah tangga rumah tangga 5,1 persen. Sementara itu juga terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,3 persen ke 4,5 hingga 4,8 persen. Demikian pula dengan import yang lebih besar daripada ekspor dan tingginya tingkat inflasi dari Januari sampai Maret 2020.

Menurutnya semakin tingginya tingkat penularan dan sebaran Covid-19 yang semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesai akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Karena gejolak pasar keuangan dan disrupsi ekonomi global akan mempengaruhi perekonomian nasional. Implikasinya dapat kita lihat pada pasar keuangan dalam negeri dengan terjadinya depresiasi rupiah, penurunan kinerja saham serta kenaikan imbal hasil.

Pandemi global Covid-19 telah berpengaruh besar terhadap kebijakan perekonomian negara di dunia. Dimana pemerintah negara-negara di dunia memberlakukan kombinasi kebijakan penanganan di sektor kesehatan dan stimulus ekonomi yang besar. Banyak negara yang memberikan dukungan fiskal yang besar untuk penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi karena eskalasi penyebaran Covid-19 berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi global termasuk perekonomian nasional.

Krisis ekonomi global dan nasional berpotensi akan menjalar ke Sulawesi Tengah. Disamping karena tingkat ketergantungan keuangan daerah (APBD) terhadap transfer dari pusat sangat tinggi, privat sektor juga cukup mempengaruhi terbukti dengan tingginya tingkat PHK terhadap pekerja di perusahaan swasta yang terdampak krisis Covid-19 dan krisis ekonomi global yang akan berkontribusi pada semakin meningkatnya angka pengangguran. Terlebih lagi dengan neraca perdagangan, dimana pangsa pasar ekspor beberapa komoditi unggulan Sulawesi Tengah pangsa pasarnya menyasar negara yang terdampak Covid-19 seperti RRC.

Namun tracking ekspor Januari hingga Februari 2020 ekspor besi dan baja Sulawesi Tengah ke negeri tirai bambu itu masih relatif stabil. Kestabilan ini lebih disebabkan oleh conract based, dengan demikian dampak Covid-19 terhadap ekspor Sulteng masih terbatas. Sementara dari sisi impor negara mitra dagang utama Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan negara yang terdampak Covid-19. Dengan semakin merebaknya Covid-19, maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap impor dari negara-negara tersebut. Tracking impor Januari dan Februari 2020 dari Tiongkok dan negara mitra dagang sesuai dengan prediksi menurun pesatnya impor barang modal. Dengan demikian dampak Covid-19 terhadap impor diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan impor Sulawesi Tengah menurun seiring tertahannya investasi di berbagai sektor.

Seperti diketahui beberapa korporasi transnasional asal Tiongkok yang merencakan berinvestasi di Sulawesi Tengah menunda rencana investasinya pasca merebaknya Covid-19. Korporasi dengan nilai investasi yang tinggi tersebut diantaranya perusahaan produksi baterai lithium PT. QMB Energy yang menunda realisasi investasi senilai Rp.13 triliun hingga 6 bulan ke depan. Penundaan realisasi investasi PT. QMB Energy karena terhambatnya arus tenaga kerja asing ke Indonesia dan impor barang. Investor yang lainnya adalah PT. Huayou Cobalt yang juga memproduksi baterai lithium dengan nilai investasi sebesar Rp.18 trilun rupiah karena peralatan tidak dapat dikirim tepat waktu dan kontraktor konstruksinya tidak dapat tiba tepat waktu. Sementara itu PT. China Heavy Industries yang akan berinvestasi di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu juga menunda investasinya sebesar Rp.120 triliun.

Kapitalisme Akar Masalah Krisis Pandemi Covid-19

Pakar ekonomi politik Arianto Sangadji melihat masalah krisis kesehatan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomisnya sebagai problem yang tidak terpisah dari sistem ekonomi politik kapitalisme yang mendominasi sistem kemasyarakatan dunia hari ini. Menurutnya sebuah pandangan keliru kalau kita melihat pandemi Covid-19 sebagai problem yang terpisah dari sistem kapitalisme. Kerusakan ekologi, industri pertanian dan makanan yang dikapitalisasi dan direkayasa sedemikian rupa sehingga memicu munculnya pandemi global ini. Hal terserbut membuat hubungan yang tidak seimbang antara manusia dengan alam. Sehingga inilah saatnya berpikir untuk memikirkan alternatif dan jalan keluar dari sistem kapitalisme. Karena jika sistem ini tetap berlaku maka problem semacam ini akan terus muncul. Kapitalisme sejak dulu hingga saat ini terus menimbulkan badai krisis.

Menurutnya benar bahwa saat ini kita sedang diperhadapkan dengan Covid-19, dan ini suatu momentum sejarah. Tetapi krisis itu sendiri adalah hal yang tertanam dalam sistem kapitalisme. Menurutnya krisis ekonomi akibat pandemi ini diperkirakan akan menjadi krisis terparah sejak perang dunia kedua. Dimana pada era perang dunia kedua ekonomi dunia masih mengalami pertumbuhan persen. Sedangkan para ahli ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi di era pandemi ini paling tinggi hanya akan tumbuh sampai 3 persen.

Berikutnya Arianto Sangadji juga menjelaskan bahwa negara-negara berkembang adalah negeri yang akan mengalami mengalami krisis ekonomi yang paling parah. Seperti halnya yang akan terjadi dengan Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri memproyeksikan jika penularan dan perluasan pandemi ini terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dibawah 0 persen dan paling parah akan turun menjadi minus 3 persen.

Capital of flow (modal keluar dari pasar) secara global sudah sejak bulan Januari hingga sekarang sudah mencapai US$ 96 billion dari negara-negara emerging market seperti Indonesia, India dan Brazil. Di Indonesia sampai hari ini di Indonesia capital of flownya sudah mencapai 125 triliun ruliah. Bahkan di bulan Maret saja capital of flownya 84 persen dari 125 triliun tadi ketika pertama kali presiden menyatakan bahwa Covid-19 sudah merebak di Indonesia. Negara tetangga kita sudah minta warganya yang berada di Indonesia untuk pulang karena melihat penanganan Covid-19 di Indonesia kurang baik.

GP Morgan baru-baru ini merilis data bahwa telah terjadi PHK terhadap 20 juta orang pekerja di AS. Di Indonesia secara nasional kalau kita membaca berita beberapa hari ini juga gelombang PHK juga terjadi dan akan diperkirakan terus terjadi sampai krisis pandemi ini berakhir. Menghadapi krisis ini pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk mengintervensi dalam rangka menyelamatkan sistem kapitalisme ini dengan cara meluncurkan stimulus fiskal lebih dari Rp,400 triliun.

Kalau kita lihat Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang saat ini menghadapi situasi yang sama. Jika secara global saat ini ada 4 persen GDP dipergunakan untuk stimulus fiskal dalam rangka menyelamatkan sistem yang kapitalistik ini. Indonesia sendiri mempergunakan 2,6 persen dari GDP itu dipergunakan untuk stimulus fiskal. Ke depan pemerintah akan melakukan tindakan penyelamatan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Bahkan pemerintah juga mensubsidi perusahaan besar.

Kalau kita melihat secara global, pemerintah negara-negara di dunia sepertinya gagap menghadapi situasi pandemi ini. Penting bagi kita untuk mempertanyakan kegagapan pemerintah negara-negara di dunia dalam menghadapi situasi pandemi ini. Hal ini membuktikan bahwa memang problem kesehatan semacam ini sudah tertanam dalam sistem kapitalisme. Karena pelayanan kesehatan secara global sudah diprivatisasi dan ditempatkan dalam logika pasar bebas yang melibatkan institusi bisnis. Dimana kita melihat hari ini mayoritas rumah sakit adalah milik swasta dan dibangun demi mendapatkan profit. Di Indonesia juga biasa disebut badan layanan umum (BLU) yang harus dibayar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan jumlah rumah sakit di Indonesia pada 2018 teridentifikasi 59 persen sudah menjadi milik swata. Sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai korporatisasi pelayanan kesehatan

Dalam model seperti ini problem yang kita hadapi karena pemerintah tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi ini. Di Indonesia kalau dilihat rasio antara jumlah penduduk dengan tempat tidur pasien di rumah sakit teridentifikasi setiap 1000 penduduk hanya ada 1,2 tempat tidur pasien. Di Sulawesi Tengah tidak jauh berbeda setiap 1000 penduduk hanya tersedia 1,3 tempat tidur pasien. Padahal kapasitas pelayanan kesehatan di rumah sakit ini penting di masa pandemi ini. Keterbatasan rumah sakit secara global merupakan tendensi penurunan pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Karena pendekatannya selalu diperuntukkan untuk mendapatkan profit.

Disamping itu hal yang paling serius dengan situasi pandemi covid-19, salah satu yang menjadi penyebab utama kegagapan pemerintah karena kita tidak punya rencana kontinjensi. Dimana sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia pemerintah selalu menyatakan bahwa Covid-19 tidak akan mewabah di Indonesia. Di sisi lain adalah kepemimpinan nasional yang tidak kuat mengantisipasi hal-hal seperti ini. Tidak tersedianya alat pelindung diri bagi petugas medis, tidak tersedianya masker dan alat keperluan kesehatan bagi warga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak mempunyai kesiapan menghadapi pandemi ini.

Selain itu juga pemerintah Indonesia tidak melakukan pemeriksaan massal. Sehingga sebaran penderita Covid-19 tidak teridentifikasi dengan baik. Hal ini berimplikasi terhadap keraguan publik terhadap keakuratan data penderita Covid-19 yang dipublikasi oleh pemerintah. Kalau kita membaca berita media hari ini banyak ahli epidomologi sebenarnya memprediksi sudah meningkat tajam. Di Sulawesi Tengah sendiri kita tidak yakin dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Bukan tidak mungkin saat ini sudah banyak orang terinfeksi virus corona yang sedang berkeliaran.

Demikian pula dengan kebijakan pemerintah yang memilih memberlakukan opsi PSBB. Padahal pemerintah juga bisa belajar dari negara lain yang bahkan tidak melakukan karantina dan cukup berhasil menekan penyebaran virus corona. Seperti pemerintah Korea Selatan yang melakukan tes secara massal dan menerapkan pengawasan terhadap pergerakan mobilitas warganya tanpa pendekatan represif melainkan dengan  menggunakan teknologi canggih berbasis smartphone, CCTV, credit card. Mereka tidak melibatkan petugas kepolisian, Satpol PP seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dengan metode seperti ini dengan mudah pemerintah dapat mengambil tindakan bilamana ada yang tidak patuh dan melanggar.

Dari sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa pendekatan pengawasan yang pemerintah kita lakukan sangat primitif, padahal kita sudah hidup di jaman teknologi 4.0. Meskipun demikian beberapa hari lalu pemerintah sudah meluncurkan aplikasi yang dibuat oleh kementerian informasi. Akan tetapi Korea Selatan melakukannya dengan sangat massif. Mereka membangun tenda-tenda di pinggir jalan, petugas kesehatan datang ke rumah warga. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kita punya persoalan serius dan harus dikoreksi. Hampir semua informasi resmi pemerintah yang menyebar hanya merupakan spekulasi karena kita tidak memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi.

Pentingnya Jaminan Ketersediaan Pangan dan Distribusinya

Sementara itu Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi dalam presentasinya menyatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan buah dari krisis ekologis yang disebabkan oleh degradasi ekologis dan lompatan mata rantai ekosistem. Hal tersebut ditandai dengan migrasi massal mahluk hidup, pertumbuhan eksponen dan kepunahan mata rantai makanan, infiltrasi atau lompatan relasi antar mahluk hidup serta hilangnya daya dukung alam. Sehingga terjadi perubahan budaya konsumsi, menghilangnya pengendali alami jasad renik, perubahan pola produksi dan urbanisasi serta homogenitas ekologis dan pangan. Kesemuanya itu berkorelasi berkelindan dan berimplikasi terhadap penurunan batas toleransi terhadap patogen seperti halnya dengan Covid-19.

Menurut Zensi dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 ini Indonesia harus kembali memperkuat keragaman jenis bahan pangan utama dan menghidupkan kembali produksi pangan tradisional. Keragaman jalur silang distribusi dan sebaran siklus stok dan kepastian jalur distribusi. Beberapa hal tersebut akan memperkuat daya tahan utama rural area.

Zensi menambahkan saat ini Indonesia masih mengimpor 5 jenis bahan pangan diantaranya beras, sayuran, buah, daging, kedelai. Sementara itu produksi pangan kita juga sangat tergantung impor pupuk dari luar negeri. Pada sisi yang lain juga terjadi kerentanan komoditas ekspor dari pedesaan sebab jalur distribusi ekpor yang terhambat akibat pandemi Covid-19. Padahal komoditas tersebut adalah komoditas yang berkontribusi memulihkan Indonesia dari krisis ekonomi tahun 1998. Komoditas impor yang dimaksud adalah buah, kakao, ikan, tuna, kepiting, kopi, karet dan rempah.

Lebih lanjut Zensi menjelaskan untuk rantai pasokan dan distribusi pangan di Indonesia penting untuk memberikan perhatian terhadap penyalur pangan non formal. Dalam hal ini pedagang pengumpul di tingkat desa dan gudang off taker di setiap daerah pedesaan dan perkotaan.

Rekomendasi

Dalam diskusi ini Abdul Haris sebagai moderator membuka sesi tanya jawab dan tanggapan secara tertulis (chat) dari peserta. Setelah menjawab pertanyaan dan mendegarkan tanggapan dari peserta para nara sumber memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah dan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Beberapa rekomendasi tersebut diantaranya :

Usulan rekomendari dari Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

1. Penting untuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama dan berbagi peran dalam melakukan edukasi bahaya dan langkah pencegahan Covid-19 terhadap masyarakat.
2. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing dan tidak berkumpul, menghindari keramaian, bekerja dari rumah menjadi kunci utama pencegahan dan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mempersiapkan perlindungan sosial dimasa pandemi Covid-19.
4. Kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mendukung produksi pangan desa yang berbasis teknologi, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
5. Fungsi lapisan struktur pemerintahan terbawah (RT dan RW) menjadi penting di masa pandemi Covid-19.

Usulan rekomendasi dari Bapak Ahlis Djirimu :

1. Penting bagi pemerintah untuk memikirkan industri hilirisasi komoditas pangan lokal dan komoditas unggulan seperti kakao untuk menjamin kestabilan harga komoditas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
2. Masa pandemi Covid-19 ini menjadi momentum bagi masyarakat sipil, pemerintah, akademisi dan jurnalis untuk menyatukan potensi dan energi dalam rangka melawan  Covid-19.
3. Penting bagi pemerintah untuk menyusun rencana kontinjensi bencana alam dan bencana non alam.
4. Penting untuk melihat kembali keseimbangan antara aspek pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup.
5. Menjadi penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan negosiasi dan mendorong perdagangan internasional yang lebih adil (fair trade).

Usulan rekomendasi Arianto Sangadji :

1. Sebagai langkah strategis pemerintah semestinya melakukan reorientasi arah pembangunan berbasis pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar warga negara (bukan realokasi anggaran)
2. Saat ini pemerintah harus membangun infrastruktur kesehatan dan pengadaan alat kelengkapannya.
3. Peningkatan persentasi anggaran sektor kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Dukungan kebijakan dan program sektor pertanian dan produksi pangan rakyat untuk menjaga ketersediaan pangan sebagai antisipasi masa krisis. Karena para ahli ekonomi memperkirakan pemulihan krisis ekonomi global sebagai dampak pandemi Covid-19 akan berlangsung kurang lebih 45 tahun.
5. Mendorong peningkatan produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
6. Kontrol pemerintah terhadap pelayanan dan industri sektor kesehatan untuk menjamin akses seluruh warga negara terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan pembedaan kelas.
7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pemeriksaan (tes) massal untuk mengidentifikasi peta wilayah sebaran Covid-19.

Usulan rekomendasi Zenzi Suhadi :

1. Himbauan dan larangan semestinya diimbangi dengan upaya yang egaliter. Dalam hal ini menjamin ketersediaan pangan yang utama untuk saat ini.
2. Konsentrasi ke fondasi utama pangan lokal dan ekonomi nusantara.
3. Langkah-langkah diplomasi pasar komoditi ekpor rakyat
4. Upaya egaliter partisipatif melibatkan kalangan masyarakat sipil dan pelaku transportasi informal.
5. Kebijakan dan program pemerintah dalam membangun jaring pengaman produksi dan distribusi pangan.
6. Rujukan pengetahuan dan pengembangan ilmu.