Akhir-akhir ini sepanjang tahun 2024 peningkatan ekspansi hulu ke hilir dan aktivitas tambang merupakan ambisi program hilirisasi nikel dengan semangat peralihan menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan menggunakan kendaraan bahan bakar listrik. Tidak heran peningkatan izin izin tambang terletak di empat kabupaten ialah Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Banggai, Tojo Una-una dengan total ada sebanyak 125 Izin Usaha Produksi (IUP).
Sebaran izin-izin tambang tersebut jika ditotalkan luasannya mencapai 371.771,62 Ha yang nantinya akan dipasok dan diolah dalam sebuah kawasan pengelolaan nikel diantaranya Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Bahodopi Morowali, Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Bungku Barat Morowali, dan Stardust Estate Investment (SEI) Petasia Morowali Utara.
Kini giliran kampus akan diberikan izin tambang melalui penetapan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, DPR menggelar rapat paripurna 23 Januari 2025. Ini taktik melemahkan independen perguruan tinggi untuk mendukung program-program perusak lingkungan.
Sejalan dengan tujuan pemerintah mengkonsolidasikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai langganan keterpurukan kerusakan lingkungan serta bencana ekologis yang terus meningkat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat lingkar tambang.
Catatan Bencana Ekologis
Bencana ekologis terjadi 3 kali selama tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya tambang-tambang nikel.
Sepanjang tahun 2024 Desa Labota, Fatufia Kac Bahodopi menjadi pusat bencana ekologis tidak dipungkiri lagi ketika musim hujan maka terus mengalami banjir dan longsor dengan bukaan hutan dan tingginya deforestasi dari aktivitas tambang. Letak desa tersebut dihimpit oleh aktivitas tambang dibagian ulu sedangakan hilir perusahaan industri nikel PT IMIP.
Lagi terjadi banjir 08 Mei 2024, Desa Lahuafu Kec. Bungku Timur Morowali mengakibatkan 6 unit rumah warga mengalami rusak sedang kurang lebih 50 rumah unit terendam banjir. Disebabkan oleh bukan lahan dari aktivitas tambang PT Mineral Bumi Nusantara.
Kemudian terjadi pada 06 September terjadi banjir di tiga titik . Desa Towara, Bungintimbe, dan Molino Kecamatan Petasia Timur, Kab Morowali Utara. Mengalami krisis air bersih dari praktik kejahatan perusahaan PT BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA memiliki konsesi 4,778.00 ha.
Atas situasi tersebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng menilai bencana seperti ini akan terus terjadi sepanjang tahun 2025 dengan angka izin tambang terus meninkat untuk kebutuhan industri. Faktor utama tersebut mengabaikan tata kelola dan tata dukung lingkungan UU No. 32 Tahun 2009 sangat jelas mengamanatkan tentang pengawasan dan penegak hukum terhadap pelaku perusak lingkungan.
Maka dari itu mendesak kepada Pemerintah KLHK dan Kemantrian ESDM segera melakukan moratorium dan evaluasi seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Narahubung
082215534058 : Wandi Manager Kampanye WALHI Sulteng