Pemerintah Kabupaten Donggala mengapresiasi kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Walhi Sulteng dalam penanganan korban bencana di Kabupaten Donggala. Ungkapan tersebut mengemuka dalam kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Lembaga Non Pemerintah tentang Penanganan dan Penanggulangan Pasca Bencana yang dinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Donggala bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Bappeda Kabupaten Donggala pada Kamis (14/11).
“Kita berterima kasih kepada Walhi Sulteng yang telah ikut berkontribusi melakukan kerja-kerja penanganan pasca bencana di Desa Rano dan akan melaporkan langsung hasilnya kepada Pak Bupati” ungkap staf ahli Bupati Donggala bidang SDM Lutfia Mangun.
Sebagaimana diketahui pasca bencana gempa September 2018, Walhi Sulteng melakukan kerja-kerja penanganan bencana di Kabupaten Donggala dengan fokus wilayah Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung. Jauh sebelum terjadi gempa, Desa Rano merupakan wilayah dampingan Walhi Sulteng.
Selama satu tahun terakhir Walhi Sulteng telah melakukan berbagai kegiatan di Desa Rano, diantaranya kegiatan pembangunan rumah tumbuh sebanyak 40 unit, mendorong kemandirian penyintas melalui kegiatan livelihood. Selain itu, Walhi Sulteng juga melakukan pendampingan psikososial terhadap penyintas khususnya bagi kelompok perempuan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan sosial kepada penyintas.
Untuk mendorong advokasi kebijakan perlindungan sosial (social protection) terhadap penyintas utamanya bagi kelompok perempuan, Walhi Sulteng bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah dan Komnas Perempuan akan mendorong lahirnya sebuah jaringan pemantau penanganan bencana di Sulawesi Tengah.
Diakhir sesi kegiatan koordinasi ini, para pihak menyepakati untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang akan diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Donggala sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan bencana di tingkat kabupaten guna memudahkan bagi stakeholder dalam penanganan bencana, termasuk juga rencana pembangunan hunian tetap (Huntap) yang akan melibatkan stakeholder.