Pernyataan Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah, terkait sulteng sudah pulih dan bangkit di detik.com, https://news.detik.com/berita/4299187/gubernur-longki-sulteng-sudah-pulih-dan-bangkit, harus di lihat dalam batasan apa dan konteks apa?
Pertanyaan ini penting kami ajukan sebagai satu kritisisme publik terhadap pejabat negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab publik untuk memastikan rakyatnya dalam kondisi aman, nyaman dan bermartabat, pasca bencana.
Abd Haris Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah, mempertanyakan pernyataan Gubernur tersebut. “Gubernur ingin menyampaikan kepada publik , bahwa Sulteng telah pulih. Justru fakta dilapangan menjelaskan bahwa, Sulteng masih belum pulih”. Ini menjadi pertanyaan, Apa indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur pulihnya Sulteng, apakah ekonomi, sosial, politik atau apa?
Tidak adanya indikantor maupun data, yang menjelaskan kondisi pulihnya sulteng membuat peryataan Gubernur tersebut seperti tanpa makna dan mengaburkan fakta lapangan. Jika melihat dilapangan, ribuan orang masih tidur dibawah kamp pengungsian, ribuan orang kehilangan pekerjaan, tidak ada jaminan pekerjaan baru, lahan produksi pertanian turut hancur, dan yang paling nyata adalah hunian sementara yang dibangun justru kebanjiran. Ini harusnya menjadi dasar bahwa, kondisi Sulteng belum baik-baik saja.
Fakta lainnya misalnya, jaminan pasar buat petani turut menunjukan penurunan. Sebagai contoh, saat ini petani di Kabupaten Parigi Moutong sedang panen cengkeh. Namun, di waktu yang sama harga cengkeh turun Rp 85.000 sebelumnya Rp 100.000. Ini sangat berpengaruh terhadap hasil petani di pedesaan.
“Kami belum mendengarkan strategi-strategi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait pemulihan ekonomi. Ini penting dilakukan segera, agar tidak terjadi kebergantungan terhadap pemerintah”.
Walhi juga mengajak publik untuk ikut menagi pernyataan Terkait pemulihan ekonomi. Dilansir dari https://www.antaranews.com/berita/754386/menkeu-program-pemulihan-ekonomi-palu-dilakukan-bertahap Sri Mulyani Menteri Keuangan akan memberikan beberapa opsi, pertama penghapusan hutang kredit-kredit, kedua menggunakan instrumen ultra mikro maupun kur.
Kepentingan Investasi
Kami juga menilai bahwa, Gubernur cendrung mengakomodir kepentingan investasi besar dibandingkan dengan ekonomi sektor kecil dan menengah. Harusnya pemerintah mendorong berbagai kebijakan yang akomodatif terhadap ekonomi sektor kecil dan menengah. Hal ini kami yakini bisa mendorong perputaran uang lebih cepat di lapisan bawah.
“Undangan pemerintah terhadap investasi ini sangat diluar dugaan dan irasional. Ditengah proses perbaikan seluruh wilayah dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), harusnya semua proses investasi juga dihentikan.
Investasi berbasis sumber daya alam sudah terbukti hanya menyisahkan kerusakan dimana-mana, jika terus diakomodir, sama saja memposisikan rakyat dalam bencana alam.
“Kami terus mengingatkan pemerintah untuk berlaku adil pada alam, jangan melakukan pengrusakan dengan pertambangan, jangan melakukan reklamsi pantai dan stop menebang hutan. Ini untuk memastikan generasi kita bisa hidup lebih lestari”. (K.E)