12 Mei 2026, Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri nikel Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) kini dibayangi ancaman kesehatan yang serius. Data terbaru menunjukkan lonjakan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menimpa warga di lingkar industri tersebut seiring dengan peningkatan aktivitas pengelolaan bahan baku baterai kendaraan listrik
Berdasarkan data dari Klinik BTIIG, jumlah warga yang terpapar ISPA mencapai 1.951 orang. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan di tahun 2025 dibandingkan data tahun 2023 dari Puskesmas Wosu yang mencatat 1.148 kasus. Lonjakan drastis ini diduga kuat berkorelasi langsung dengan aktivitas industri nikel kain masif.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menegaskan bahwa angka penderita ISPA akan terus meroket jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak perusahaan. WALHI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri di kawasan tersebut.
Jika tidak segera dilakukan evaluasi total dan penghentian penggunaan PLTU Batubara yang menjadi sumber polusi utama, jumlah penderita ISPA akan terus meningkat. Masyarakat dikorbankan demi ambisi industri
Kawasan IHIP saat ini didukung oleh PLTU captive dengan kapasitas 450 MW data yang bersumber dari Global Coal Plant tahun 2026. Meskipun fasilitas energi ini dibangun untuk mendukung operasional smelter nikel, keuntungan ekonomi tersebut tidak sebanding dengan beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Setiap hari, warga dipaksa menghirup debu batubara dan bau menyengat yang merusak kualitas lingkungan hidup mereka.
Kesaksian dari warga yang tinggal di garis depan industri nikel menggambarkan kondisi yang memprihatinkan. Mereka melaporkan bahwa udara segar kini tidak lagi bisa dinikmati. “Setiap hari kami merasakan bau menyengat seperti belerang. Sangat mengganggu aktivitas dan pernapasan kami. Kami tidak lagi memiliki akses terhadap udara bersih,” ungkap salah seorang warga yang terdampak.
WALHI Sulawesi Tengah mengeluarkan pernyataan sikap dengan menuntut:
- Pemerintah segera melakukan audit lingkungan dan kesehatan di wilayah terdampak IHIP.
- Penghentian penggunaan PLTU Batubara dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah terhadap manusia.