Tanggal 10 Juni 2026 masyarakat diresahkan oleh lonjakan harga BBM Pertamax yang melambung dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan drastis ini langsung memukul ekonomi akar rumput mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku transportasi local yang memicu efek domino berupa lonjakan harga bahan bahan pokok.
Masyarakat di wilayah industry nikel dan kota terpaksa mengeluarkan biaya lebih mahal, tengah beban hidup rakyat akibat kenaikan harga BBM, ruang hidup mereka justru terus digerus oleh perluasan tambang nikel yang menjadi bahan utama kendaraan listrik. Atas nama energi bersih, pembangunan PLTU captive di industri nikel Morowali dan Morowali Utara justru terus digenjot. Hingga saat ini, terdapat 37 unit PLTU dengan kapasitas mencapai 6.715 MW yang telah beroperasi, sementara 1.750 MW lainnya sedang dalam tahap konstruksi.
Langkah ini jelas memperbesar krisis lingkungan karena hilangnya kawasan hutan, wilayah ekologi kelola rakyat, serta memicu kerusakan yang massif
Di tengah situasi krisis ekologis yang mendalam dan membahayakan ekonomi warga di lingkar industry nikel, Presiden Prabowo Subianto justru terus mempertegas komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik berbahan baku nikel. Komitmen politik ini diwujudkan melalui penerbitan instruksi yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga negara, dan jajaran birokrasi untuk mengarahkan kendaraan dinas operasional mereka menjadi berbasis Listrik
Jika kita melihat dan menyinkronkan kedua kebijakan tersebut secara jeli, runtutan peristiwa ini mengindikasikan adanya strategi terselubung atau pemaksaan tersistematis dari pihak pemerontah. Lonjakan harga BBM yang disinyalir kuat sengaja dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan fiskal guna memaksa secara tidak langsung masyarakat agar segera meninggalkan kendaraan konvensional dan beralih ke transportasi listrik
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian menyampaikan Krisis dan lonjakan harga bahan bakar hari ini menunjukkan fakta yang tidak terelakkan terkait ketergantungan besar indonesia pada bahan bakar fosil. Namun, kondisi ini tidak boleh dijadikan alasan oleh pengurus negara untuk merubah ketergantungan pada kendaraan listrik, biodisel atau sumber bahan bakar lainnya yang tetap berbasis pada ekstraktivisme dan skalanya besar, karena kita akan tetap membayar mahal dari kerusakan yang dihasilkan dari eksploitasi tersebut. Momen ini harusnya mampu menyadarkan pengurus negara untuk melihat, memperkuat, dan melindungi sumber-sumber energi lain yang dikembangkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan kemandirian energi berbasis komunitas, demokratis, adil. Bukan hanya adil bagi rakyat, tetapi juga bagi alam.
Manajer Kampanye dan Media WALHI Sulawesi Tengah Wandi menambahkan Di saat rakyat diperas oleh harga BBM Pertamax yang melambung tinggi, di saat harga bahan pokok ikut mencekik dapur kita, pemerintah justru sibuk menggelar karpet merah untuk industri kendaraan listrik. Langkah ini jelas memperbesar krisis lingkungan karena hilangnya kawasan hutan, wilayah ekologi kelola rakyat, serta memicu kerusakan yang massif.
Narahubung
082215534058 Wandi Manajer Kampanye dan Media WALHI Sulawesi Tengah