Mata Rantai Covid-19 Dalam Pusaran Kapitalisme

Resume Diskusi Webinar WALHI Sulteng

Kamis, 30 April 2020

Sejak akhir Desember 2019 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi wabah yang begitu menakutkan, mengancam kesehatan dan kelangsungan kehidupan manusia. Seketika virus corona membuat pemerintah negara-negara besar di dunia kebingungan, kelabakan dan memutar otak. Sungguh pandemi ini telah menyita perhatian dunia. Di kalangan intelektual wabah global tersebut menjadi perbincangan dan diskursus di kalangan cerdik cendekia dari berbagai bidang ilmu. Bukan hanya kesehatan manusia yang terancam, penularan Covid-19 telah berdampak terhadap perekonomian global. Krisis ekonomi, ancaman krisis pangan dan menyusul krisis sosial.

Sebagai upaya pembelajaran ilmiah dan untuk menelusuri akar masalah dari pandemi covid-19, maka Walhi Sulteng menggelar sebuah diskusi webinar bertajuk “Mata Rantai Covid-19 Dalam Pusaran Kapitalisme”.Diskusi ini bertujuan mendiskusikan dan mempelajari akar masalah dari pandemi covid-19. Selain itu diskusi ini akan menggagas solusi alternatif penyelesaian dari masalah pandemi covid-19 bagi kalangan rakyat serta merumuskan sikap dan desakan organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Diskusi yang digelar Kamis 30 April 2020 tersebut dipandu oleh Staf Kajian WALHI Sulteng Khaeruddin dan menghadirkan 3 orang nara sumber diantaranya Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Nur Alamsyah, Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu serta Ken Budha Kusumandaru dari Partai Rakyat Pekerja.

Tulisan ini merupakan resume dari proses diskusi ini dan disajikan dalam rangka edukasi dan sharing pengetahuan kepada masyarakat luas tentang akar masalah dari pandemi Covid-19.

Kurangnya Sensibilitas Pemerintah

Akademisi Universitas Tadulako Nur Alamsyah melihat penanganan pandemi Covid-19 ini dalam analisis politik dan kebijakan publik memiliki problem di Indonesia. Problem tersebut disebabkan oleh kurangnya sensibilitas pengelola negara dalam hal ini pemerintah. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung menjadi paradoks. Menurut Nur Alamsyah semestinya apapun bentuk fenomena problem yang dihadapi oleh masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional maupun global haruslah menjadi satu frame yang utuh dalam cara pandang bernegara. Dengan seperti itu kita bisa berharap bahwa betul-betul negara itu ada dan tidak hanya seolah-olah menjadi sebuah jargon yang menyejukkan hati, padahal pada kenyataannya pengelola negara itu memiliki pikiran lain. Karena kepentingannya kemudian yang penting dapat untung.

Dikatakan Nur Alamsyah bahwa pilihan kebijakan yang cenderung neoliberal yang banyak diterapkan sekarang ini turut menyeret kebijakan itu ke arah yang tidak begitu jelas. Padahal Indonesia sebagai negara memiliki Pancasila sebagai ideologi. Menurutnya Pancasila yang harusnya bisa menjadi sebuah perekat bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Karena untuk itulah sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah hadir.

Meskipun demikian kata Nur Alamsyah secara teoritis sebuah kebijakan itu lahir karena tuntutan profesionalisme yang dibangun berdasarkan kebutuhan ilmu pengetahuan terhadap kebijakan itu sendiri. Dan berikutnya adalah menyangkut kebutuhan politik. Tapi nampaknya Indonesia ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi tuntutan situasi dalam konteks bernegara dengan yang dipilihkan bagi masyarakatnya. Akibatnya kita bisa menyaksikan bahwa kebijakan pemerintah dalam kurun awal pandemi ini bukan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menambah masalah.

Padahal fase awal dalam penanganan sebuah pandemi adalah masa yang paling menentukan bagaimana pandemi itu akan bisa berakhir. Karena kebijakan itu esensinya bagaimana menyelesaikan sebuah fenomena masalah yang dihadapi. Kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar untuk bertahan. Apalagi pandemi Covid-19 ini menyangkut masalah hidup dan matinya manusia.

Kebijakan Yang Berpihak Kepada Investasi

Menurut Nur Alamsyah salah satu persoalannya pokok yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini karena kebijakan-kebijakan pemerintah terlalu berorientasi untuk menjaga kestabilan investasi. Ketika negara terlalu berpegang kepada investasi maka hitungannya adalah untung rugi. Karena dalam sistem investasi tidak ada orang yang mau rugi. Pasti selalu mengharapkan bahwa apa yang terjadi akan memberikan keuntungan bagi investasinya itu. Negara nampaknya bersikukuh untuk mempertahankan iklim investasi. Ia menjelaskan bahwa sikap pemerintah yang seperti ini adalah hal yang biasa. Tapi tugas utama negara adalah memastikan adanya keamanan, keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya. Sebab ini yang menjadi tujuan tertinggi dari adanya negara. Menurutnya hal inilah yang menjadi paradoks sehingga sensibilitas pemerintahan terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat berkurang.

Nur Alamsyah menambahkan bahwa sensibilitas adalah sesuatu yang harus dimiliki dalam diri pengelola negara untuk mengambil keputusan penting bagi kepentingan masyarakat banyak. Disini ada kealfaan dari pemerintah dalam mempersiapkan proyeksi atas antisipasi masalah yang sedang terjadi dan alternatif penyelesaiannya di masa yang akan datang. Negara ini sebagai penjaga bagi masyarakat politik sudah sangat terbiasa dan lazim menghadapi masalah seperti pandemi ini. Menurutnya pemerintah bisa melihat bagaimana strategi negara lain dalam menangani isu terkait dengan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

Meskipun sebuah kebijakan itu bersifat mengikat pemerintah dan masyarakat, namun tendensi politik yang ada di dalamnya selalu menempatkan masyarakat dalam posisi yang diuntungkan. Bukan dalam posisi yang hanya menerima apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tanpa harus melakukan kritik terhadap kebijakan itu. Ia menerangkan bahwa meskipun saat ini kebijakan yang diambil saat ini menyentuh lapisan terbawah dari masyarakat yang ada di level komunitas sampai di pelosok pedesaan, namun cara-cara yang dipilih oleh negara sesungguhnya melumpuhkan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita. Kalau setiap elemen masyarakat dan bangsa ini diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu dan cara terbaik untuk melawan covid-19, hanya dengan panduan yang bersifat umum saja kita akan bisa menangani wabah ini dengan baik.

Lebih lanjut ia menjelaskan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang nampaknya ada ‘penumpang gelap’ dalam penanganan pandemi ini. Menurutnya hal itu terjadi karena pemerintah memang melakukan pembiaran. Pada satu sisi negara menghendaki masyarakat berpartisipasi, tapi di sisi lain negara memaksa setiap orang dan masyarakat mengikuti cara mainnya. Padahal setiap masyarakat memilki cara-cara handal tersendiri untuk menangani kondisinya. Karena yang paling tahu apa yang terjadi dengan mereka basisnya itu adalah komunitas itu sendiri. Dan menjadi sebuah ironi kebijakan yang sejatinya memberdayakan desa, justru menghancurkan desa itu sendiri. Menurutnya saat ini desa itu tinggal nama saja karena keberlanjutan dari sebuah nilai yang pernah ada dan masih bertahan itu tidak diakomodir oleh negara. Sehingga kebijakan tentang desa sebenarnya diberangus dengan kebijakan hari ini.

Ia menambahkan pada masa yang lebih terbuka seperti sekarang ini kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kita seharusnya membiarkan komunitas di desa bekerja sesuai dengan kebijakan yang diorientasikan kepada desa itu bisa berjalan dengan baik. Akar pokok disini menurutnya yang harus bisa kita cermati terutama kalau kita berkaca kepada Sulawesi Tengah, kita harus bisa menggalang kekuatan-kekuatan lokal dan tidak hanya dengan pendekatan formal. Karena pendekatan selama ini yang dipergunakan hanya pendekatan formal. Padahal dalam kebudayaan masyarakat kita wabah itu ada cara khusus untuk menanganinya. Kenapa itu tidak digunakan? Meskipun pelibatan cara-cara moderen dan sistematis itu penting, tapi harus diingat bahwa masyarakat dalam melompat itu tidak bisa terlalu jauh melampaui tahap perkembangan masyarakatnya.

Butuh Penyatuan Gerakan Sosial untuk Mendesak Negara

Sementara itu Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu melihat respon gerakan sosial di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah masih terkerangkeng dengan neoliberalisme yang mendominasi saat ini. Karena solidaritas sesama aktivis gerakan masih sangat minim dan cara-cara meresponnya cenderung masih bergerak secara parsial dan bekerja sendiri-sendiri. Sehingga menurut Kadi sapaan akrabnya memang di tengah krisis yang kita hadapi saat ini akan sangat sulit mewujudkan satu solidaritas dari seluruh kelompok gerakan sosial. Dalam hal ini gerakan petani, gerakan buruh, kaum miskin kota, dan gerakan rakyat lainnya kalau semua kelompok gerakan itu  tidak bersatu.

Kadi melihat ada kecenderungan dari kelompok gerakan terutama gerakan LSM yang lebih banyak mengerjakan agenda-agenda neoliberalisme yang semakin memperumit masalah. Karena menurutnya disaat-saat seperti ini seharusnya gerakan sosial tidak sedang mendelegitimasi negara. Dalam artian harusnya gerakan sosial memperkuat negara untuk betul-betul menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Ia mencontohkan perlindungan sosial yang saat ini sangat minim dilakukan oleh negara. Dimana dalam konteks Covid-19 pemerintah semestinya melakukan mitigasi resiko terhadap orang yang sudah terinfeksi covid-19. Seperti hanya di Sulteng, dimana pemerintah daerah sampai saat ini belum melakukan pemetaan wilayah mana saja tempat orang yang sudah terinfeksi virus corona.

Bahkan menurutnya saat ini pemerintah masih meninggalkan masalah-masalah di masa lampau yang hingga hari ini belum terselesaikan. Seperti halnya korban bencana alam 28 september 2018 yang lalu. Dimana sampai saat ini masih ada ribuan orang yang tinggal di huntara dan tenda-tenda pengungsian. Sulteng Bergerak sampai saat ini masih mendampingi ribuan penyintas di huntara yang belum mendapatkan hak-haknya. Dan kurang lebih sekitar 5000 orang itu masih tinggal dengan kondisi yang sangat memprihatinkan di tengah tidak ada perlindungan sama sekali dari negara.

Meskipun demikian kata Kadi kita juga harus tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman gerakan sosial yang saat ini melakukan distribusi hygiene kit, masker, tempat cuci tangan, dlsb ataupun bantuan pangan dengan slogan rakyat bantu rakyat. Tapi bagi Kadi seharusnya ini menjadi kekuatan besar bagi gerekan sosial untuk mendesak negara agar negara mengambil perannya sebagai institusi yang harusnya mewadahi semua kelompok terutama bagi rakyat miskin. Seperti halnya penyintas korban bencana 28 September yang sampai saat ini belum terpenuhi haknya, dalam hal ini dana jaminan hidup, dana stimulan, santunan duka, hunian tetap, dlsb. Terlebih lagi dengan Covid-19 ini. Tanpa desakan besar dari masayarakat bersama  gerakan sosial sebagai pelopornya, maka tidak ada jaminan negara dan pemerintah daerah mau menunaikan kewajibannya.

Dikemukakan oleh Kadi bahwa pada situasi saat ini gerakan sosial harus bahu-membahu memperkuat solidaritas, menggalang sumber daya untuk mendesak negara agar mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Semisal dalam kondisi covid-19 ini kita seharusnya mendesak negara dalam melakukan mitigasi resiko. Karena terhitung sudah 44 hari sejak edaran gubernur tentang antisipasi covid-19 di Sulteng. Kalau kita lihat trend kasus Covid-19 itu naik terus, bahkan saat ini sudah 47 dan kita tidak ada yang tahu kalau kedepannya kemungkinan akan naik lagi.

Kadi menambahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sesungguhnya memandatkan kepada pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah dalam situasi darurat kesehatan masyarakat seperti ini. Sementara pemerintah saat ini hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia menduga ini adalah cara negara untuk menghindar dari tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga sehingga pemerintah membuat kebijakan dan memberlakukan PSBB. Karena dengan kebijakan PSBB ini tidak ada  kewajiban pemerintah untuk menjamin kebutuhan hidup dan memberikan perlindungan sosial terhadap warga. Sehingga menurut Kadi butuh kekuatan besar dari rakyat untuk mendesak negara. Tidak hanya respon darurat, ataupun rakyat bantu rakyat, tapi mendesak negara untuk memenuhi tanggung jawab konstitusinonalnya.

Covid-19 Produk Sistem Kapitalisme

Ken Budha Kusumandaru dari Partai Rakyat Pekerja mengawali pemaparannya dengan menjelaskan asal muasal latar belakang proses historis munculnya wabah. Ia menjelaskan bahwan penyakit atau wabah sesungguhnya lahir dari peradaban di jamannya dan merupakan resiko dari peradaban. Wabah inheren di dalam peradaban itu sendiri. Wabah bermula dari domestifikasi terhadap hewan-hewan liar yang kemudian menjadi ternak. Begitu hewan-hewan liar itu menjadi ternak dia bergaul dengan manusia dan hidup bersama di sekitar manusia. Dari proses itulah kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari hewan-hewan itu, tapi kita juga mendapatkan penyakitnya. Sehingga penyakit-penyakit yang sampai sekarang itu masih menjadi masalah bagi manusia, penyakit-penyakit yang punya tingkat mortalitas yang paling tinggi, penyakit-penyakit menular yang bisa menimbulkan wabah hampir semuanya berasal dari hewan.

Ia mencontohkan wabah malaria yang berasal dari kera, antrax yang ditularkan dari kuda, ikoli dan cacar dari sapi, flu dari burung dan babi. Pergaulan manusia dengan ternak itulah yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal tumbuhnya wabah. Pada titik tertentu wabah itu pecah. Selama manusia berkembang dan hidup sebagai sebuah peradaban dan tidak kembali ke kebiasaan berburu dan mengumpul, dia akan tetap bergaul dengan wabah penyakit. Wabah penyakit adalah keniscayaan dalam peradaban.

Langkah berikutnya untuk memahami bagaimana wabah berinteraksi dengan peradaban. Sebagaimana pengalaman historis wabah itu selalu muncul pada titik tertentu dalam peradaban. Yaitu ketika satu kelompok manusia bertemu dengan kelompok manusia yang lain. Pada titik-titik benturan antar kelompok manusia inilah wabah kemudian pecah. Berbagai macam kejadian wabah-wabah yang spektakuler di seluruh dunia terjadi pada titik ini. Semisal wabah maut hitam di Eropa yang terjadi pada abad ke – XIV terjadi setelah pasukan Mongol menyerbu dari Asia Tengah ke seluruh penjuru Eropa. Sehingga kemenangan dari pasukan Mongol saat itu tidak hanya semata-mata disebabkan oleh kedigdayaan dari pasukan Jengis Khan. Tapi ada factor ketika mereka datang itu mereka menyebarkan penyakit.

Populasi yang dilemahkan oleh penyakit ini yang kemudian dia menjadi korban dalam benturan antar kelompok manusia. Contoh besar yang kedua adalah hancurnya peradaban-peradaban tinggi di Amerika Tengah dan Selatan setelah datangnya orang-orang Spanyol yang membawa wabah cacar air. Dimana 90 persen dari penduduk asli meninggal karena cacar air. Orang-orang Spanyol yang datang relatif sudah kebal dengan wabah cacar air karena sudah sekian lama bergaul dengan penyakit ini, sementara orang-orang Indian di Amerika belum beradaptasi dengan wabah, pada kahirnya mereka punah. Awal mula mewabahnya flu Spanyol ini timbulnya karena ada sekian banyak pasukan dari banyak negara bertemu dalam perang dunia pertama dan saling menularkan penyakit. Menurutnya kita tidak usah heran bahwa kemudian semakin kesini wabah itu menjadi semakin sering terjadi.

Justru karena problem globalisasi. Sekian banyak kelompok manusia bertemu dengan kelompok manusia yang lain. Masing-masing kelompok punya penyakitnya sendiri yang khas yang dia sendiri mungkin sudah kebal dengan penyakit itu. Tapi kelompok manusia yang lain tidak kebal. Karena itu kemudian terjadi pertukaran penyakit, bahkan terjadi kombinasi wabah dan penyakit. Dan kemudian wabahnya ini menjadi global. Yang perlu digarisbawahi bahwa pergaulan antar manusia ini selain dia membawa berbagai macam keuntungan seperti globalisasi, komunikasi yang semakin cepat, pertukaran ide dan gagasan, pertukaran barang, kita dapat barang murah dan berkualitas, tapi dia juga membawa penyakit.

Kapitalisme itu menjadi titik kunci yang kritis. Karena yang pertama kapitalisme itu mengkonsentrasikan kapital dan orang dari berbagai kelompok manusia ke dalam satu tempat yang terbatas. Semisal kawasan industri yang baru muncul di Kabupaten Morowali sekian banyak pekerja asing di sana. Orang-orang yang dikategorikan pekerja lokal pun berasal dan datang dari daerah yang berbeda. Para buruh pekerja ini kemudian dikonsentrasikan ke dalam satu lingkup yang sangat terbatas secara geografis. Interaksi langsung orang-orang dari berbagai macam komunitas inilah yang mengundang penyakit. Cara kerja kapitalisme yang semacam itulah yang membuat peradaban hari ini menjadi sangat rentan terhadap wabah penyakit. Karena dia mengkonsentrasikan sekian banyak orang dari sekian banyak komunitas dikumpul di satu tempat.

Disamping itu para pekerja ini tidak diurus, tidak dianggap, tidak dipedulikan, resiko timbulnya wabah. Dan ini tidak diakui oleh pemerintah dan pengusaha. Kapitalisme tidak mau mengeluarkan uang karena menganggap bahwa itu bukan bagian dari bisnisnya, mereka hanya mengutamakan prinsip untuk terus mendapatkan profit adalah segala-galanya. Kalau dia harus mengeluarkan uang untuk keperluan kesehatan pekerjanya, menurut mereka itu akan mengurangi profit. Jadi inilah titik kritis dimana kapitalisme itu membuat atau kapitalisme itu menjadi faktor yang menentukan bagi kemunculan wabah yang semakin sering sekarang ini.

Persoalan berikutnya menurut Ndaru sapaan akrabnya adalah kapitalisme itu selalu merambah ke daerah yang selama ini dianggap daerah yang masih liar atau masih perawan. Ketika pembukaan daerah-daerah baru ini menimbulkan resiko kita  membawa penyakit dari sana yang kita tidak tahu. Selain itu kapitalisme menghancurkan solidaritas dan perlindungan sosial. Karena bagi kapitalisme profit adalah segala-galanya, berjuanglah sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi. Perlindungan sosial dan solidaritas itu buang-buang duit. Tidak diakui bahwa cara kerja manusia itu punya resiko menimbulkan wabah. Dihancurkan perlindungan sosialnya maka makin lama makin tinggi resiko timbulnya wabah.

Menurutnya cara untuk keluar dari situasi krisis yang pertama adalah perlindungan  sosial terhadap kelas pekerja. Karena kelas pekerja ini yang menyokong jalannya perekonomian. Kelas pekerja yang menghasilkan barang dan kelas pekerja yang mengkonsumsi barang. Negara-negara kapitalis besar keluar dari krisis ekonomi yang salah satunya didorong oleh flu spanyol tahun 1918 itu lewat new deal kalau di Amerika atau negara kesejahteraan di Eropa. Perlindungan terhadap kelas pekerja ini menjadi sangat penting kalau kita mau keluar dari krisis.

Yang kedua investasi pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan harus menjadi landasan pokok dalam pembangunan. Ia mengkritik upaya pemerintah yang mengusung revolusi industry 4.0 yang berorientasi profit dan tidak berimbang dengan komitmen untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat minim.

Yang ketiga menurut Ndaru perlu bagi kita untuk memajukan sains sebagai cara hidup manusia. Sehingga tidak lagi menjadikan prasangka berbasis agama sebagai basis analisa. Karena menurutnya saat ini sangat terlihat bagaimana agama tidak bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis. Sebagaimana saat ini orang-orang beragama pun dipaksa untuk beribadah di rumah dengan situasi pandemi ini. Semisal tidak bisa lagi ada tablig-tablig akbar besar. Dan menurutnya hanya kemajuan sains yang bisa menyelesaikan wabah ini.

Berikutnya menurut Ndaru konstitusi UUD 1945 itu mengamanatkan tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan, mensejahterakan dan mewujudkan keadilan. Tidak ada satu kata pun dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara untuk menghasilkan profit ataupun pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa profit dan pertumbuhan ekonomi hanya boleh dikejar kalau itu berguna untuk mencerdaskan manusia, mensejahterakan dan mewujudkan keadilan. Bahkan kalau profit itu mengganggu kesejahteraan dan perwujudan keadilan sebaiknya dikesampingkan. Ia menegaskan bahwa upaya untuk terus mengejar profit di tengah krisis itu adalah tindakan yang inkonstitusional. Dan jika pengelola negara masih terus memaksakan untuk mengutamakan profit seharusnya rakyat menyatakan mosi tidak percaya dan mencabut mandat kepercayaan kepada pengelola negara ini dan mendesak agar mereka turun turun dari kekuasaan.

Sesi Pertanyaan dan Tanggapan Dari Peserta

Dalam kegiatan diskusi ini sempat dibuka kesempatan bertanya dan memberikan tanggapan bagi peserta diskusi Adapun tanggapan dan pertanyaan yang cukup substantif datang dari beberapa peserta. Salah satunya tanggapan dan pertanyaan dari Richard Labiro dari Yayasan Tanah Merdeka yang memberikan tanggapan bahwa saat ini kapitalisme sedang mengalami krisis, di saat yang sama kita menghadapi pandemi sehingga krisisnya menjadi sempurna, maka yang perlu kita lakukan sebagai solusinya kita harus mengganti sistemnya.

Selain itu Richard Labiro juga mengajukan pertanyaan dengan mengemukakan teori dari seorang ahli yang menyatakan bahwa nasionalisasi aset swasta akan mensosialismekan sistem kapitalisme. Namun hal itu masih juga terbantahkan dari sebuah kritik bahwa sulit mensosialismekan dengan menasionalisasi aset swasta sebab di pemerintahan masih banyak oligarki-oligarki yang masih bercokol disana. Ia mempertanyakan apakah nasionalisasi bisa menjadi solusi.

Menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari Richard Labiro Nur Alamsyah mengemukakan bahwa menurutnya saat ini bukan kapitalisme yang runtuh, sebaliknya ia memandang negara yang semakin dikendalikan oleh system kapitalisme. Karena negara jadi bacaan dan menjadi mainan dari para kapitalis. Sebab wujud dari akumulasi modal yang ada sekarang itu berubah sesuai dengan fenomena dan perkembangan masyarakat yang ada saat ini dengan trend revolusi industri 4.0. Nyatanya begitu besar dana negara yang dieksploitasi untuk urusan pandemi Covid-19 ini. Jika dibandingkan dengan bantuan dari para kapitalis untuk penanganan Covid-19 kepada negara yang hanya berkisar 1 triliun rupiah yang berasal dari sumbangan dari berbagai perusahaan. Sementara negara seakan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa tetap tegak,  dan sesungguhnya sebagian besar dari sumber daya yang dikeluarkan oleh negara tersebut untuk mendukung kepentingan kapitalisme.

Nur Alamsyah hanya ingin sekedar mengingatkan bahwa sistem ekonomi politik kapitalisme merupakan sebuah system ekonomi politik yang unik. Karena memiliki cara adaptasi yang luar biasa, meskipun sebagia kalangan termasuk masyarakat sipil dan akademisi menilai cara kapitalisme untuk terus bertahan itu licik dan jahat. Namun realitas yang kita hadapi semua orang mengikutinya dan larut di dalamnya.

Terkait dengan pilihan apakah kita harus mengganti sistem? Nur Alamsyah menyatakan bahwa mungkin kita perlu mengingat bahwa tidak semua negara kapitalis itu murni tidak punya sisi humanis. Semisal Amerika Serikat (AS) mengakomodir kepentingan kelompok buruh yang memaksa semua pengusaha AS untuk menyiapkan stimulus kesehatan dan kesejahteraan kepada para buruh di masa pemerintahan presiden Obama. Menurutnya ini adalah langkah maju dan bentuk keberpihakan negara kapitalis terhadap para pekerja.

Contoh yang lain bagaimana sikap dari Presiden Obama dalam kasus kebocoran pipa gas di teluk Meksiko. Dimana dalam kasus tersebut presiden Obama memperlihatkan upaya serius dalam menangani persoalan tersebut sehingga mengabaikan urusan-urusan yang lain. Karena urusan masyarakat yang tergantung dari kebocoran pipa gas dari perusahaan asal Inggris Ketika itu menjadi sesuatu yang penting dalam agenda setting kebijakannya.

Menurut Nur Alamsyah negara saat ini memiliki model yang beragam. Tapi menurutnya kita selalu harus memilih model negara yang cocok dengan kepribadian dan prinsip masing-masing bangsa. Semisal Jerman dan negara-negara Eropa Utara yang mengadopsi konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Tapi nyatanya mereka juga memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan. Yang menjadi masalah adalah kecocokan dengan bangsa ini. Nur Alam menambahkan bahwa sebenarnya karakter dan budaya bangsa indonesia itu sosialis dan punya karakter tolong-menolong. Namun kata dia kepribadian dan prinsip tersebut disatu sisi digembar-gemborkan, tapi disisi lain prinssip tersebut justru tidak dipergunakan dan cenderung diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan pernyataan Koordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu yang menganggap bahwa perjuangan masyarakat sipil cenderung melakukan respon sendiri-sendiri dan terjadinya friksi, menurutnya fenomena masyarakat sipil memang sudah demikian adanya. Kita tidak bisa berharap banyak agar masyarakat sipil itu bersatu dan terus bersama-sama. Namun menurutnya negara sebagai elemen pokok dari masyarakat politik inilah yang harusnya mengambil posisi dan peran yang lebih banyak. Karena negara bisa mengelola potensi-potensi terbaik yang dimiliki bangsa ini untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Terutama terkait dengan epistemik community yang dimiliki bangsa ini. Semisal para ahli. Ia mempertanyakan sikap negara yang menjaga jarak dengan para ahli dan intelektual. Terutama dalam penanganan kasus Covid-19 ini. Padahal kalau kita lihat negara maju misalnya mereka lebih banyak mengandalkan para ahli.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa negara yang berhasil dalam sector kesehatan itu adalah negara yang masyarakatnya jarang ke rumah sakit dan menyiapkan berbagai alternatif sehingga tidak terjadi gonjang-ganjing yang sangat luar biasa. Untuk itulah ke depan menurutnya kekuatan-kekuatan yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini harus dirangkul oleh negara. Negara tidak bisa menangani masalah sendiri. Aparatus negara dalam kerangka birokrasi itu tidak terbiasa melakukan pekerjaan yang teknis umumnya hanya bekerja di ruang administrasi. Sehingga dia membutuhkan elemen-elemen yang lain. Semisal di negara-negara yang maju seperti China terdapat cadangan strategisnya sebagai alternative penyelesaian masalah.

Sebaliknya di Indonesia pemerintah malah mencurigai komunitas-komunitas yang bisa menjadi cadangan bagi negara dalam menangani berbagai masalah. Masih segar dalam ingatan peristiwa bencana 28 September 2018, dimana masyarakat sipil menjadi satu elemen yang berperan penting dalam masa tanggap darurat hingga proses pemulihan dalam pengangan bencana. Seharusnya kata dia pada kasus Covid-19 ini juga dilakukan hal seperti itu. Sayangnya menurut dia itu tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung menempatkan kelompok-kelompok itu sebagai kelompok yang diidentifikasi sebagai penghambat.

Berbeda dengan Nur Alamsyah, Adriansa Manu menilai bahwa saat ini memang kapitalisme sedang mengalami krisis bahkan jauh sebelum pandemi ini. Menurut Adriansa system kapitalisme sudah tidak mampu lagi mengatasi karya buruk yang dia ciptakan sendiri, termasuk pandemi ini. Ia menyatakan bahwa bencana banjir yang acapkali terjadi di Sulteng akibat kerusakan alam yang diakibatkan oleh corak produksi kapitalisme yang mengekstraksi alam secara berlebihan. Menurutnya bencana banjir ini tidak datang begitu saja, melainkan adalah satu karya buruk dari sistem kapitalisme yang mendominasi hari ini. Karena memang saat ini kita sedang menghadapi pemanasan global yang implikasinya sudah terasa bahkan sampai ke kampung-kampung. Petani tidak lagi mampu memprediksi musim tanam akibat perubahan iklim dan hama sudah semakin banyak akibat penggunaan pestisida.

Dikatakan oleh Adriansa bahwa semua hal tersebut bukan sesuatu yang terpisah dari sistem kapitalisme. Sehingga menurutnya sistem kapitalisme tidak bisa lagi dipertahankan dan sudah seharusnya ada alternatif dari sistem ini, semisal sistem sosialis kata dia. Adriansa sepakat dengan sistem sosialis. Karena dalam system sosialis masyarakat yang melakukan sosial planning atau perencanaan sosial untuk program-program bersama. Dan dia tidak bersandar pada kepentingan satu individu kapital. Sistem sosialis sangat berbeda dengan system kapitalis yang melakukan planning untuk kepentingan kapitalis sendiri. Lalu buruh yang bekerja memproduksi komoditi. Dan komoditi yang diproduksi itu bukan untuk dikonsumsi oleh buruhnya. Tapi dijual oleh si kapitalis. Sistem kerja seperti ini membuat buruh terasing dari pekerjaannya.

Ia menambahkan bahwa dalam system sosialis, sosial planning dilakukan secara bersama-sama dan apa yang direncanakan itulah yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan bersama. Dan menurut Adriansa ia menyepakati konsep sosialis ini karena negara itu harus mengontrol semua sektor, termasuk soal pelayanan kesehatan. Selain itu kapitalisme sudah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebab tidak ada kesejahteraan sejati dalam sistem kapitalisme. Realitasnya dapat kita lihat hari ini maraknya perampasan tanah dimana-mana, buruh setiap hari mengalami eksploitasi yang sudah tidak beradab. Sehingga kita perlu satu sistem, negara yang lebih peduli, bermartabat dan manusiawi.

Menurutnya tidak ada lagi pilihan lain selain kita harus cari bentuk negara kita ini seperti apa, yang tentu saja berorientasi kepada kepentingan bersama tanpa mengesampingkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya jika sistem ini masih terus bertahan maka kita akan terus mengalami masalah kesehatan seperti pandemi ini. Padahal menurutnya berbagai upaya masyarakat sipil terhadap pemerintah dengan berbagai cara sudah sangat sering dilakukan.

Sementara itu Ken Budha Kusumandaru menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari Richard Labiro dengan argumentasi bahwa yang pertama mesti dipahami bahwa pada prinsipnya krisis terjadi justru karena tatanan yang lama sudah sekarat, tapi tatanan baru itu tidak lahir-lahir. Pada titik itulah kondisi kemudian krisis. Jadi orang banyak sekarang yang bicara anti kapitalisme, anti oligarki, dll. Itu hanya menandakan bahwa tatanan lama sudah sekarat, tapi selama tatanan baru tidak muncul dan tidak diperjuangkan orang tidak ada orang yang mengatakan saya pro ini tidak hanya sekedar anti A tapi juga pro B. selama pro alternatif itu tidak muncul kita akan semakin dalam terjebak dalam krisis. Makin banyak orang yang anti kapitalisme tapi tidak juga memunculkan alternatif, maka kita akan makin dalam terjebak dalam krisis. Kita akan tetap bertahan di kondisi sekarat, tidak berusaha maju ke kondisi yang baru. Kita tidak berani mengambil resiko, tidak berani memunculkan alternatif.

Menurutnya yang terpenting sistem alternatif itu mendahulukan solidaritas dan perlindungan sosial bagi masyarakat di depan profit. Selama system alternatif itu tidak muncul, selama orang sekedar anti kapitalisme, hanya anti oligarki, maka kita akan makin dalam terjebak dalam krisis.

Terkait dengan nasionalisasi, menurutnya nasionalisasi tidak bisa menjadi solusi permanen. Nasionalisasi itu dia adalah langkah darurat dalam situasi tertentu. Pada saat tertentu dia bisa menjadi solusi jangka yang sangat pendek. Namun ada banyak syarat politik dan syarat hegemoni yang harus dipenuhi sebelum nasionalisasi bisa dilakukan dengan baik. Semisal nasionalisasi yang dilakukan oleh Soekarno terhadap asset-aste perusahaan Belanda adalah nasionalisasi yang terburu-buru dan berujung pada pengambilaliha oleh militer dan tidak menghasilkan apa-apa bagi rakyat. Sehingga jika kondisi tidak menguntungkan untuk nasionalisasi, maka sebaiknya kita tidak memilih opsi itu. Karena sasionalisasi yang terburu-buru, nasionalisasi yang terlalu gegabah itu justru lebih berbahaya.

Kemudian yang ketiga pasca bencana kita harus banyak belajar dari bangsa-bangsa Eropa. Karena memang sejarah bangsa yang berhasil menangani wabah dengan baik adalah bangsa-bangsa Eropa. Pasca maut hitam sekitar abad ke-XIV mereka tidak hanya bangkit, lebih dari itu mereka bahkan mampu menguasai dunia. Padahal lebih dari separuh penduduk Eropa ketika itu habis karena wabah maut hitam. Karena mereka mengandalkan sains, para raja dan bangsawan menggelontorkan emas untuk membayar para ilmuwan. Semisal Leonardo Da Vinci bisa menciptakan banyak hal karena dia menjadi seorang bayaran dari para bangsawan di Itali. Sehingga kata dia harus ada niat negara untuk investasi dalam bidang sains, investasi terhadap para ilmuwan. Dan biarkan para ilmuan itu mengembangkan teknologi. Hanya dengan itu bangsa ini bisa pulih. Bukan dengan investasi tambang, investasi kehutanan ataupun investasi perbankan. Kalau wabah selalu solusinya adalah pendidikan, kesehatan dan sains. Kalau pemerintah kita tidak mengindahkan hal ini yakin saja kita akan kembali mengalami krisis dan keterpurukan.

Tanggapan dan pertanyaan lainnya datang dari salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako Zulrafli Aditya yang berpandangan bahwa pemerintah saat ini tidak mampu menangani wabah ini dengan baik. Mulai dari penanganan pasien hingga pencegahan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat wabah. Zulrafli tidak melihat ketegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang ada. Selain itu tidak ada langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya semua yang dilakukan oleh pemerintah hanya untuk menjaga agar negara ini disangka baik-baik saja atau hanya pencitraan.

Menurutnya pemerintah terkesan tidak menempatkan urusan hajat hidup rakyat prioritas. Karena itu Zulrafli ingin meminta pandangan para panelis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apakah merupakan langkah yang paling ideal dalam penanganan covid-19? atau ini adalah cerminan bahwa pemerintah hanya bertopeng pada citra palsu untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam menangani pandemi ini?. Lantas kira-kira apa saja langkah yang paling ideal yang dapat dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penanganan Covid-19?.

Tanggapan berikutnya dating dari Fandi salah seorang aktivis mahasiswa di Kota Palu yang menilai saat ini kita harus memperkuat posisi negara untuk memberikan perlindungan bagi rakyat, di lain pihak kapitalisme justru menghancurkan perlindungan sosial dan solidaritas. Dari penjelasan Ken Budha Kusumandaru ia melihat dua hal yang mungkin saling berkontradiksi. Karena itu ia meminta penjelasan kongkritnya seperti apa dan nanti akan apakah perlindungan sosial bisa terwujud dengan merubah hukum dan kebijakannya? Kalau hukum dan kebijakannya dirubah, kebijakan seperti apa kira-kira yang dibutuhkan? Apakah cukup dengan perubahan kebijakan itu?

Menaggapi pertanyaan dari para peserta Nur Alamsyah mengatakan bahwa pencitraan bagi pemerintah itu penting. Sehingga apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka menjaga citranya. Karena performance dari pemerintah itu mewakili banyak wajah di sana, ada wajah partai politik dan ada wajah pemangku pemangku kepentingan yang lain. Hal itu merupakan hal yang biasa, meskipun akan menjadi “lip service” atau topeng bagi kekuasaan, namun itulah kekuasaan selalu ada topeng dibalik sesuatu yang dilakukan.

Terkait dengan pertanyaan apakah Langkah yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah yang terbaik, Nur Alamsyah menyatakan bahwa dalam konteks politik bahwa setiap negara memiliki mekanisme proteksi kepada masyarakatnya terkait berbagai hal yang kira-kira bisa menjadi kondisi yang merugikan masyarakat. Semisal penyakit atau serangan dari negara lain, negara yang harus menyiapkan instrumen itu. Yang terjadi di Indonesia kita tidak memiliki kerangka fundamental yang strategis berbasis pada ilmu pengetahuan terkait dengan kebijakan yang kita pilihkan untuk masyarakat. Ada wabah yang sudah masuk Indonesia sejak Januari tapi pemerintah Indonesia tidak memiliki langkah proteksi. Jadi kalau dalam strategi perang kita sudah dibunuh di dalam rumah kita sendiri sebenarnya.

Dan pergumulan dalam kontestasi kebijakan itu kita sudah saksikan sendiri, begitu banyak kontestasi yang terjadi terkait yang bagaimana kebijakan itu dilahirkan. Namun celakanya sikap-sikap kenegarawanan para pemimpin kita ini masih terjebak dalam keterbelahan bangsa pasca oemilu 2019, sehingga keterbelahan itu masih terasa sampai wabah pandemi ini terjadi. Menurutnya hal ini merupakan problem mendasar yang berakibat pada terjadinya distrust antar anak bangsa dalam pengambilan kebijakan strategis, sementara warga masyarakatnya terabaikan. Dia menambahkan bahwa saat ini yang bisa kita lakukan jika kita ingin bertahan dan bisa survive sebagai sebuah bangsa hanya sebatas sampai dimana kita bisa survive dengan wabah ini. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sekarang kita tidak bisa terlalu banyak berharap kepada pemerintah. Karena pemerintah saat ini hanya mengurusi urusan makronya saja. Sehingga saat ini menurutnya sudah saatnya sekarang kita untuk saling membangun kepercayaan antara masyarakat dengan modal nilai-nilai kearifan yang kita miliki.

Kembali ia menegaskan bahwa saat ini bukanlah kapitalisme yang dibungkam, justru negara kita yang dibungkam dan dikendalikan oleh kapitalisme. Walaupun kapitalisme gagal mewujudkan kesejahteraan, tapi kita selalu terobsesi dengan apa yang dijanjikan oleh kapitalisme. Yang menyebabkan kita mau ganti baju, pakai baju bermerek dan sebagainya. Tapi langkah-langkahnya kemudian kita banyak terjerembab di dalam lingkaran kapitalisme itu. Karena kapitalisme tidak pernah menjanjikan kesejahteraan. Kapitalisme hanya memberikan ruang kompetisi bagi kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik.

Kemudian yang terakhir terkait dengan kebijakan tadi, saya kira negara-negara di dunia ini macam-macam. Semisal China yang menganut ideologi komunis dia juga meratifikasi perjanjian WTO. Artinya dia membuka pasarnya secara bebas, padahal sudah jelas-jelas China menganut sistem ekonomi komunisme. Ini menjadikan sebuah strategi seperti yang dituliskan Ian Bremmer dalam tulisannnya tentang China. Bahkan dia mengemukakan bahwa kapitalisme justru sudah berakhir di situ. Dan model yang ekonomi ke depan sepertinya akan lebih banyak mengikuti konsep ekonomi adaptasi yang diperagakan oleh China.

Negara Harus Fokus Ke Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Sementara itu menjawab pertanyaan dari para peserta Ken Budha Kusumandaru menyatakan bahwa pemerintah bukan hanya tidak mampu, tapi memang tidak siap. Akar dari ketidaksiapan pemerintah ini adalah karena pemerintah tidak menganggap problem kesehatan itu sebagai tanggung jawab terbesarnya. Bahwa kesehatan itu adalah bagian dari kesejahteraan, dan kesejahteraan itu adalah amanat kostitusional. Pengejaran profit, pengejaran atas investasi sektor pertambangan, perkebunan dan perbankan, itulah yang kenapa pemerintah ini tidak siap karena lebih focus kepada investasi. Menurutnya seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memfokuskan berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, kita akan siap menghadapi wabah dalam bentuk apapun dan dalam skala apapun. Tindakan inkonstitusional pemerintah yang mendahulukan profit, itulah asal-muasal ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi wabah ini.

Tidak Cukup Dengan Mengeluh, Kita Harus Berjuang Untuk Mengubah Keadaan

Yang kedua menurutnya pemerintahan itu bukan sesuatu hal yang abstrak. Pemerintah itu ada orang di dalamnya, dan para pengambil keputusan yang ada sekarang orang yang tidak pernah peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Mereka tidak peduli dengan penegakan konstitusi. Dengan demikian kata dia pertanyaan penting yang perlu dijawab apakah kita akan membiarkan mereka tetap disana? Siap tidak kita menggantikan mereka? Apakah kita punya kapasitas untuk menggantikan mereka? Maukah kita berjuang untuk bisa menggantikan mereka mengambil alih kekuasaan dan tanggung jawab untuk menggantikan mereka? Mengeluh bahwa pemerintahan ini nggak mampu, mengeluh bahwa pemerintahan ini nggak sanggup, mengeluh bahwa pemerintahan ini tidak adil dlsb itu bisa memuaskan diri sendiri, tapi itu tidak bisa mengubah keadaan masyarakat.

Terutama bagi gerakan sosial, apakah mau mengambil tanggung jawab untuk menggantikan orang-orang yang sekarang ada di pemerintahan yang tidak peduli dengan masyarakat? Karena menurutnya perlindungan sosial harus didahului dengan perubahan paradigma. Kalau secara paradigma itu sudah bisa diubah, baru kemudian kita bicara hukum dan kebijakan. Karena hukum dan kebijakan selalu dibuat berdasarkan paradigma tertentu. Hanya kalau paradigma yang berpihak pada kesehatan masyarakat, maka hukum dan kebijakan akan berpihak kepada masyarakat. Kalau hukum dan kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat itu sudah jadi, baru bisa kita bicara peningkatan kapasitas dan secara teknis kita akan bicara keuangan, karena bicara hukum dan kebijakan ujung-ujungnya adalah ketersediaan anggaran. Anggaran inilah yang banyak menentukan kapasitas.

Ndaru menjelaskan langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan untuk keluar dari krisis yang pertama dan paling utama adalah kita harus berkampanye sekuat-kuatnya untuk perlindungan rakyat dan kelas pekerja. Kita harus kemukakan bahwa sejarah telah membuktikan negara-negara yang sanggup keluar dari krisis akibat wabah, mulai dari wabah maut hitam, flu spanyol dan wabah lainnya karena negara-negara tersebut mau melindungi rakyat dan kelas pekerjanya. Negara-negara tersebut juga lebih mendahulukan sains dan memakai sains sebagai cara berpikir dan bertindak. Kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita akan terus terpuruk.

Melanjutkan penjelasaannya Nur Alam mengemukakan bahwa langkah pertama dalam penanggulangan sebuah masalah yang dihadapi oleh sebuah bangsa biasanya dimulai dari pemilihan apakah masalah itu esensial atau tidak. Dan bagaimana cara pandang pengambil kebijakan terkait dengan masalah yang dihadapi. Hingga dia menghasilkan sebuah produk kebijakan. Karena pemilihan agenda yang keliru akan berdampak kepada penyelesaian fenomena yang juga akan keliru. Jadi kalau kita mau mengatakan apakah cukup dengan kebijakan, saya kira pemerintah dengan segala elemen-elemen di dalamnya itu tidak cukup dengan kebijakan. Mereka harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa apa yang sedang kita alami ini dalam kendali dan bisa di selesaikan.

Tentu saja dengan berbagai upaya, dan dalam kondisi dimana dunia saat ini sangat didominasi oleh teknologi informasi dan telekomunikasi, masyarakat itu tidak bodoh untuk diyakinkan hanya sebatas sosialisasi dan sebagainya. Mereka membutuhkan sebuah langkah-langkah sistematik yang nyata dan tidak memicu kontroversi. Dan saat ini ada kesalahan dalam memilih agenda prioritas. Terlihat dari kasus kartu prakerja dan sebagainya. Justru kebijakan yang dipilih cenderung menjadi sebuah blunder baru dalam kebijakan yang tentu saja akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ini membutuhkan sebuah mekanisme untuk membangun trust kepada masyarakat. Karena dalam kondisi seperti sekarang ada social distancing, masyarakat tidak bisa kemana-mana, menyebabkan kita harus lebih bisa terbuka kepada masyarakat. Yang kedua terkait dengan dualisme kebijakan, sebaiknya kebijakan itu tidak ada dualisme dalam sebuah negara. Karena ketika terjadi sebuah dualisme kebijakan, yang muncul secara bersamaan pasti akan ada yang lebih dominan dari pada yang kebijakan yang lain. Karena kita memiliki hierarki perundang-undangan. Karena sekarang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam tadi pasti ranahnya BNPB. Kalau PSBB itu ranahnya kementerian kesehatan. Tapi biasanya pemerintah itu tidak pernah mau gagal sehingga melibatkan seluruh elemen departemen dan kelembagaan kerjanya untuk itu, termasuk kepolisian dan tentara tentunya.

Menurutnya diskursus tentang dualisme kebijakan dalam penyelesaian masalah pandemi ini sebaiknya dihentikan, meskipun dia memang akan mengganjal dan akan menjadi polemik. Sehingga langkah strategis yang harus kita ambil sebagai negara yang memiliki mekanisme dan hirarki perundang-undangan tinggal mengikuti kata-kata orang yang paling tinggi saja, kalau yang paling tinggi bilang seperti itulah yang paling betul. Sebagai konsekuensinya, apa yang akan terjadi akan menjadi sebuah pengetahuan. Kira-kira fenomena klasik antara nomos dan apa namanya di era Yunani itu dia akan muncul lagi, bahwa instrumen hukum yang tidak bersesuaian dengan situasi sehingga dia akan berhadap-hadapan. Dan itulah realitas yang kita hadapi hari ini.

Sebagai closing statemen Nur Alamsyah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah puncak ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan sebuah wabah. Cara memperbaikinya adalah wabah ini hendak membangun sebuah perimbangan baru dalam kehidupan manusia. Fungsi pemerintah adalah memastikan bahwa warga masyarakatnya sebagai komunitas politiknya itu tidak menjadi korban dari sebuah titik tertinggi dari ketidakseimbangan ini. Sehingga negara harus semaksimal mungkin mengambil peran dalam keberpihannya terhadap masyarakat.

Karena kondisi yang kita hadapi semakin krusial, harusnya ditunjukkan dengan semakin bekerja kerasnya mesin produksi dari negara untuk menghasilkan sebuah produk yang juga maksimal. Karena sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan kapan masa pandemi ini akan berakhir. Bahkan kita bisa membaca sampai hari ini virus Covid-19 ini baru bisa menyembuhkan binatang monyet, belum bisa menyembuhkan manusia. Hal ini mewanti-wanti kepada pemerintah untuk berhenti memberikan janji kepada janji semu kepada masyarakat. Upaya yang lebih keras dari pemerintah dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi alasan APD terbatas. Seharusnya tidak ada lagi alasan bahwa negara memiliki keterbatasan. Kalau alasannya ketidakmampuan negara memproduksi APD, itu menunjukkan kegagalan negara.

Ia menambahkan pemerintah harus mengambil hikmah dari pandemi ini. Sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan betul-betul berorientasi ke depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran sektor kesehatan dalam APBN hanya 5,2 persen dari total APBN kita. Bisa dibayangkan anggaran tersebut di masa pandemi seperti ini memang tidak bisa memenuhi kebutuhan pelayanan sektor kesehatan. Mau ideologinya seperti apa masyarakat tidak mau tahu. Kebijakan apapun itu masyarakat tidak mau tahu. Yang penting bagi masyarakat kebijakan itu berdampak apa kepada masyarakat.

Sementara itu Adriansa Manu menekankan pentingnya bagi masyarakat sipil memperkuat posisi negara untuk memberikan perlindungan bagi rakyat. Penting bagi masyarakat sipil untuk bersama-sama mendesak negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Menurutnya sampai saat ini di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala masih banyak penyintas yang hidup terlunta-lunta di tenda-tenda pengungsian dan huntara yang belum terpenuhi hak-haknya. Sehingga memang membutuhkan gerakan bersama untuk mendesak negara agar dia mau memberikan perlindungan sosial terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 ini. Padahal warga miskin dan penyintas yang masih di huntara dan tenda pengungsian itulah warga yang paling rentan. Ketika ada satu orang saja yang terpapar, itu akan sangat cepat menyebar dan menular kepada semua penyintas. Karena di lingkungan penyintas tidak seperti orang yang tinggal di rumah, mereka hanya punya dua kamar mandi yang dipergunakan oleh penyintas dari 12 bilik.

Situasi tersebut membutuhkan tekanan besar dari gerakan sosial untuk memuntut negara ini agar dia mau bertanggung jawab dan memberikan perlindungan rakyat. Tekanan terhadap pemerintah tersebut ditujukan agar pemerintah bisa melakukan mitigasi resiko, perencanaan kontinjensi untuk meminimalisir resiko. Karena kita tahu bersama bahwa sampai dengan hari ini hanya dalam hitungan hari saja sudah 47 orang terkonfirmasi positif. Sehingga jika situasi ini dibiarkan tanpa ada desakan dari rakyat maka akan semakin parah.

Menurutnya memang sejak bencana 28 September pemerintah selalu gagap dalam mengantisipasi bencana, ditambah lagi dengan Covid-19 ini. Sehingga memang harus ada upaya bersama dari masyarakat sipil dan semua elemen rakyat agar meminta negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. Ia menambahkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kita di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten dan Kota Palu mungkin tidak sampai 1 persen. Meskipun ada refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kita. Terlebih saat ini untuk APD dan segala macam kebutuhan masyarakat karena kita ada di negara yang kapitalistik neoliberal, maka semua harga juga ikut naik, karena pasar ikut bermain dalam situasi pandemi ini. Sehingga negara memang harus saya setuju tadi harus melakukan investasi di sektor kesehatan. Karena kalau tidak dilakukan maka ke depan Adiransa memprediksi jika tidak ada upaya serius dari pemerintah, maka kita akan mengalami krisis sosial.

Lebih lanjut Adriansa menjelaskan bahwa Sulawesi Tengah masih ada sekitar 51.000 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan ada 1,5 juta angkatan kerja kita dan 1,4 orang bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa. Sehingga kalau antisipasi terhadap perlindungan sosial tidak dilakukan oleh pemerintah maka pilihannya kita akan menghadapi situasi represif kalau terjadi chaos.

Menutup pemaparannya Adriansa menyerukan kepada gerakan sosial, akademisi dan intelektual progresif yang punya keberpihakan kepada rakyat miskin untuk bersinergi menyetukan dan membangun kekuatan bersama untuk menggalang solidaritas dan kekuatan bersama dalam mendesak negara untuk menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Karena negara ini tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri, negera harus ditekan. Kalau tidak ada desakan dari rakyat dan masyarakat sipil sebagai pelopornya maka kita akan terus mengalami nasib seperti sekarang ini.

Butuh Sistem Alternatif Sebagai Jalan Keluar Dari Krisis Kapitalisme

Menurut Ken Budha Kusumandaru gerakan sosial seharusnya tidak berhenti sebatas anti terhadap sistem kapitalisme dan anti oligarki, karena itu justru akan lebih memperparah kondisi. Sudah saatnya gerakan sosial memikirkan sistem alternatif sebagai jalan keluar dari krisis kapitalisme. Sistem alternatif inilah yang akan dikembangkan dan menjadi platform bersama dalam perjuangan. Menurutnya saat ini sekarang gerakan sosial punya banyak praktek pembelajaran, punya banyak lessonlearn. Praktek-praktek baik itulah yang akan menjadi alternatif dari system kapitalisme. Alternatif ini lah yang menjadi platform dan paradigma bersama dalam perjuangan.

Menutup pemaparannya Ken Budha Kusumandaru menyatakan bahwa saat ini kita hidup dengan wabah, kita hidup dengan bencana, inilah yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Menurutnya kita harus membangun bangsa ini untuk siap hidup bersama wabah, hidup dalam kerentanan bencana. Sehingga kata dia kita harus membangun bangsa ini menjadi kuat dan tahan banting. Dan itu tidak bisa dibangun kalau masyarakatnya tidak cerdas, kalau masyakatnya tidak sehat, kalau masyarakatnya tidak merasakan adanya keadilan. Itu yang akan membuat bangsa ini kuat menghadapi bencana apapun.