Palu, 14 November 2026
Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kota Palu untuk menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah merupakan momentum penting dan membanggakan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia dalam perayaan besar organisasi keagamaan tersebut menjadi perhatian publik sekaligus simbol pentingnya Sulawesi Tengah dalam agenda pembangunan nasional.
Namun di tengah kemeriahan penyambutan Presiden, masih terdapat kenyataan pahit yang dialami ribuan warga yang hidup di sekitar kawasan industri nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Saat Presiden hadir di Sulawesi Tengah, masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang dan industri nikel masih berhadapan dengan kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, pencemaran, serta semakin sempitnya akses terhadap sumber-sumber penghidupan mereka.
Ironisnya, narasi “energi bersih” yang dilekatkan pada industri kendaraan listrik justru dibangun di atas ketergantungan besar terhadap energi kotor. Hingga saat ini terdapat sedikitnya 37 unit PLTU captive yang telah beroperasi di kawasan industri nikel Morowali dan Morowali Utara dengan total kapasitas mencapai 6.715 MW. Selain itu, sekitar 1.750 MW kapasitas tambahan masih berada dalam tahap pembangunan.
Pembangkit-pembangkit tersebut melayani kebutuhan energi tiga kawasan industri raksasa, yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), dan Stardust Estate Investment. Ketiga kawasan ini terus memperluas kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar global atas nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat mencolok. Di satu sisi, kawasan industri nikel memperoleh pasokan listrik dalam jumlah besar untuk menopang aktivitas produksi skala global. Di sisi lain, masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk warga Kota Palu sebagai ibu kota provinsi, masih harus menghadapi pemadaman listrik bergilir yang berulang.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah untuk siapa sebenarnya energi yang diproduksi di Sulawesi Tengah? Ketika ribuan megawatt listrik dialokasikan bagi kepentingan industri ekstraktif, masyarakat justru masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan energi yang berkeadilan
WALHI Sulawesi Tengah menilai bahwa pemerintah pusat tidak bisa hanya melihat Sulawesi Tengah sebagai daerah penyedia bahan baku strategis bagi industri kendaraan listrik. Negara juga harus melihat dan mendengar suara masyarakat yang selama ini menanggung beban sosial dan ekologis dari ekspansi industri tersebut.
Momentum kunjungan Presiden Prabowo ke Sulawesi Tengah semestinya kunjungan ini harus menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung dampak yang ditanggung masyarakat di wilayah industri nikel, mulai dari hilangnya ruang hidup, pencemaran lingkungan, meningkatnya konflik agraria, hingga ketimpangan distribusi energi yang semakin nyata.
WALHI Sulawesi Tengah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ekspansi pertambangan dan industri nikel di Sulawesi Tengah.
- Menghentikan pembangunan PLTU captive baru yang memasok energi bagi industri nikel.
- Menjamin perlindungan hak-hak masyarakat terdampak tambang dan kawasan industri.
- Menempatkan keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan hilirisasi nikel nasional.
Bagikan ini:
- Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
- Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
- Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
- Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
- Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
- Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik