Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaraan Dan Kerusakan Lingkungan melalui surat Nomor. P.355/F.5/PKL.6.2/11/2026 tanggal 5 November 2026 menyampaikan informasi terkait pengawasan Putusan No 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Pso kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah sebagai tindak lanjut atas Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Juni 2026.
Sebagai bentuk pengawasan berdasarkan perintah Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Pso. Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tanggal 23 September 2026 di Jakarta Dit PPKWPL telah melakukan pembahasan perihal pelaksanaan putusan, adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Dit Pengaduan dan Pengawasan KLH, Balai Gakkum LH Kota Makassar, DLH Kabupaten Morowali Utara, PT Stardust Estate Investment (SEI), PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI). sebagaimana risalah rapat pertemuan pada pokoknya perusahaan mengungkapkan telah melakukan pembuatan settling pond, bundwall, penanaman mangrove, dan pemisahan saluran limbah, namun berdasarkan hasil verifikasi lapangan tanggal 28-29 Oktober 2026 yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaraan Dan Kerusakan Lingkungan secara teknis ditemukan fakta-fakta lapangan yang berbeda yaitu meskipun benar terdapat struktur penahan (Bundwall) di area pelabuhan namun hanya sekitar ± 126 m, sedangkan panjang pelabuhan ±2000 m. selanjutnya benar telah terdapat settling pond namun untuk sumber air limbah dari area stockpile batu bara saja belum mencangkup sumber air limbah dari area pelabuhan yang terkontaminasi ore nickel, serta perusahaan belum melakukan pembersihan sedimen di lokasi pemulihan kualitas air laut dan juga perusahaan belum menghentikan sumber air limbah yang dibuang ke laut.
Berdasarkan temuan verivikasi lapangan terhadap PT Stardust Estate Investment (SEI), PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI) diwajibkan untuk segera melakukan tindakan berupa pemulihan pesisir dan laut serta sungai sesuai Matrik Kerja Putusan Pengadilan Negeri Poso, identifikasi sumber air limbah seluruh kegiatan area kawasan dan tenant, segera mengajukan permohonan Persetujuan Teknis dan SLO, Pembuangan Air Limbah ke Badan Air dan Pembuangan Air Limbah ke Laut, Membangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), pengambilan sampling kualitas air limbah, air laut, dan air sungai setiap 2 minggu sesuai dengan titik koordinat yang diputuskan pengadilan, Pengambilan dan pengujian sampel menggunakan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi serta memastikan pengujian per parameter terakreditasi. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan, Menyampaikan laporan progres tindak lanjut setiap 2 (dua) minggu sekali sejak surat penyampaian tindak lanjut diterbitkan oleh KLH/BPLH.
Selain belum melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Pso. faktanya berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada 28-29 Oktober 2026 yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan guna melakukan pengawasan proses Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana perintah Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Pso. melalui suratnya menyampaikan telah menemukan banyak permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel diantaranya :
- Sumber air limbah :
- Titik 1 (Area Operasional PT Nadesico Nickel Industry / NNI), yaitu aktivitas bongkar muat bijih nikel (nickel ore) untuk kebutuhan PT Nadesico Nickel Industry (NNI). Teridentifikasi adanya endapan material padat (sedimen) yang terbawa oleh limpasan air permukaan (surface runoff) dari daratan pelabuhan.
- Titik 2 (Area Dermaga Speedboat & Kantor Pengelola PT SAH), yaitu aktivitas sandar kapal cepat dan bongkar muat komoditas dengan kondisi di laut terdapat sedimentasi. Ditemukan pipa pembuangan limbah domestik berwarna hitam dari toilet kontainer PT NNI dan toilet kantor operasional PT SAH yang bermuara langsung ke laut.
- Titik 3 (Area Portal Crane & Fasilitas Stockpile), yaitu kegiatan operasional pemindahan batu bara, feronikel, dan bijih nikel. Teridentifikasi saluran limpasan dari kolam pengendapan stockpile batu bara (area berada dalam status penyegelan Ditjen Penegakan Hukum LHK) yang masih mengalirkan rembesan air ke laut.
- Titik 4 (Area Mess Pekerja & Fasilitas Penunjang), yaitu terdapat air limbah domestik yang bersumber dari mess tenaga kerja asing (TKA) dan fasilitas perkantoran PT Voltus melalui saluran perpipaan langsung menuju laut lepas tanpa pengolahan IPAL.
- Titik 5 (Area Operasional Lama & Pos Keamanan), yaitu Lahan bekas penumpukan kargo pelabuhan dan sarana sanitasi toilet pos pengamanan (security) tanpa unit pengolah limbah yang memadai.
- Keseluruhan sumber air limbah yang dibuang belum memiliki persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut dan surat layak operasi.
- Seluruh sumber air limbah belum memiliki instalasi pengolahan air limbah. Kecuali sumber air limbah dari stockpile batu bara terdapat sediment pond namun belum dapat mencukupi secara kapasitas dan fungsi.
- Seluruh sumber air limbah belum memasang alat ukur debit
- PT Satya Amerta Havenport belum melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang ke laut serta pemantauan kualitas air laut sesuai izin lingkungan.
Melalui suratnya Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaraan Dan Kerusakan Lingkungan menegaskan, beroperasi perusahaan meskipun belum melakukan kewajiban peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan tentunya menjadi suatu catatan maka akan dilakukan percepatan langkah penegakan hukum baik berupa pengenaan paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah selaku Penggugat yang dimenangkan dalam Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Pso. akan terus mendesak pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan termasuk dalam hal ini secara konsisten mendesak Kementrian Lingkungan Hidup, Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati Morowali Utara selaku Para Turut Tergugat yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana perintah Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Pso.
Wandi, selaku Maneger Kampanye Dan Media Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah dengan tegas menyampaikan “kondisi ini merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat pesisir yang selama ini terdampak oleh aktivitas industri nikel, ini bukan sekedar tentang jejak kemenangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah dalam perkara lingkungan melawan tiga perusahaan raksasa industri nikel di wilayah Morowali Utara melainkan bagaimana pihak berwenang dan para pelaku usaha terkhusus pada bidang pertambangan nikel di Wilayah Sulawesi Tengah secara ketat benar-benar tunduk dan patuh untuk menjaga kelestarian lingkungan. Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum semata. Negara harus memastikan putusan tersebut dijalankan dan lingkungan yang telah dirusak benar-benar dipulihkan. Jika perusahaan terus mengabaikan kewajibannya, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas melalui instrumen penegakan hukum lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah tentunya dituntut untuk dapat memastikan pemulihan lingkungan dilakukan secara transparan, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak sebagai pihak yang selama ini menanggung risiko ekologis akibat ekspansi industri nikel di wilayah Morowali Utara”
Kontak
0822 – 1553 – 4058 Wandi Manager Kampanye dan Media
Bagikan ini:
- Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
- Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
- Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
- Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
- Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
- Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik