Ekspansi perkebunan sawit skala besar di Sulawesi Tengah terus memicu konflik agraria dengan petani lokal. Dari total 693.699 hektar lahan sawit yang tersebar di Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, hingga Kabupaten Banggai, tercatat 48 perusahaan menguasai ratusan ribu hektar izin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU).
Sejumlah perusahaan sering kali terseret dalam konflik ini, seperti anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL), PT PN XIV, PT SPN, Sawindo Cemerlang, Kurnia Luwuk Sejati, hingga PT Hardaya Inti Plantations. Fakta lapangan menunjukkan tidak sedikit petani yang terusir dari tanahnya sendiri, bahkan harus menghadapi intimidasi bahkan kriminalisasi ketika mempertahankan hak atas tanah mereka
Sulawesi Tengah terancam menghadapi ekspansi sawit secara besar-besaran melalui program Sulawesi Palm Oil Belt. Rencananya sekitar 300.000 hektar lahan yang mencakup kawasan hutan, lahan pertanian, dan perkebunan warga akan dibuka untuk proyek ini. Sayangnya pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Dimana kebijakan yang terus memperluas konsesi perkebunan sawit hanya akan memperpanjang rantai konflik agraria di komunitas dan memperparah krisis ekologis di Sulawesi Tengah
Faktanya, berdasarkan data Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah terdapat lonjakan kasus konflik agraria yang sangat signifikan. Pada tahun 2025 tercatat 49 kasus konflik agraria, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 63 kasus konflik agraria yang sebagian besar terjadi di Perkebunan sawit yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Data tersebut berbanding terbalik dengan narasi sawit berkelanjutan
Keberlanjutan adalah ketika fungsi hutan tetap terjaga, tanah tidak dirampas, masyarakat tidak terusir, wilayah adat diakui, dan ruang hidup tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak
Kontak
082215534058 : Wandi Manajer Kampanye dan Media