Walhi Sulteng Desak Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat

Dalam kurun dua tahun terkhir Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, mencatat adanya peningkatan izin, khususnya tentang perkebunan sawit. menurut Direktur Eksekutif  Daerah (ED) Walhi Sulteng, abdul Haris, salah satu faktor yang membuat laju ekspansi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu masif di Sulawesi Tengah, dipicu oleh gencarnya Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/kota mengeluarkan izin perkebunan tanpa melakukan pengawasan.

“Sepanjang tahun 2015 sampai 2016, ada 48 izin perkebunan sawit dan 111 izin perkebunan lainnya yang keluar. Ini jelas merupakan ancaman bagi pelestarian lingkungan,” kata Abdul Haris, sebagaimana Press Release yang di layangkan ke koran Sintuwu Raya.

Karena itu Kata Haris, untuk mencegah tingkat kerusakan yang lebih parah, pihaknya merasa perlu membangun persepsi yang sama antara pemerintah dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk memastikan wilayah kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial. “kami melihat ada ruang regulasi yang memungkinkan untuk mewujudkan wilayah kelola rakyat, demi menyelamatkan lingkungan,” tambah Abdul Haris.

Mengacu dari pemikiran di atas, Walhi Sulteng dalam waktu dekat akan menggelar seminar bertajuk Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Melalui Skema Perhutanan Sosial. Kegiatan yang akan digelar di Aula Kantor Bupati Poso, 13 Maret 2017 itu, akan menghadirkan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. “Sampai hari ini kita sudah koordinasi dengan Pemda, termasuk Dinas KLH sebagai leading sektornya. Ada pun terkait dengan kehadiran Dirjen, negosiasinya sudah 90 persen,” kata Fadhil Abdullah, panitia tekhnis yang ada di poso.

Selain Dirjen Perhutanan Sosial, panitia seminar juga akan menghadirkan narasumber terkait lainnya yakni, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kadis Kehutanan Provinsi, dan Direktur Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi.

Sementara itu, Wakil Bupati Poso, Ir. T. Samsuri yang di konfirmasi terkait dengan rencana kegiatan yang di prakarsai oleh para pegiat LSM itu.

Menurut Samsuri, selama ini Pemda Poso memang sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin memikirkan penyelamatan lingkungan. “Prinsipnya kami menyambut baik semua kontribusi pemikiran untuk bersama-sama memajukan daerah ini,” kata Samsuri saat menerima  panetia tekhnis seminar, dua pertengahan Februari 2017 lalu. DW